HAM dan Perda No. 6 Tahun 2003 Kab. Bulukumba

Salah satu tujuan negara yang utama adalah penegakan hak asasi manusia. John Locke (1970:124, sebagaimana dikutip Saut Sirait, 2000:63), merumuskan tujuan negara sebagai berikut.

The great and chief end … of mens uniting into commonwealth, and putting themselves under government is the preservation of their properti.

Pengertian property dalam pandangan Locke tidak semata-mata benda-benda yang bernilai ekonomis, tetapi lebih dari itu, yakni mencakup hak-hak manusia, kebebasan dan kehidupan itu sendiri (Saut Sirait, 2000:63). Hak Asasi Manusia (HAM) yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia harus menjadi akar dari negara, menghormati perbedaan, menerima keanekaragaman, menerima hubungan, serta menghargai hubungan gender. Kondisi yang diperlukan adalah negara harus konsisten terhadap konstitusi, hak-hak dasar, persamaan lelaki dan perempuan, persamaan antara muslim dan non-muslim.

Di dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dijelaskan tentang pengertian hak asasi manusia. Salah satu hak asasi manusia adalah perlakuan negara yang tidak diskriminatif. Pada Pasal 3 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999, disebutkan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Suatu negara, menurut Aswanto (2007:2), dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila negara tersebut memberikan jaminan perlindungan dan penghargaan hak-hak asasi manusia, karena ciri negara hukum adalah: (1) pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, kultur dan pendidikan; (2) Peradilan yang bebas, tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan lain apapun; dan (3) Legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya.

Ketentuan wajib pandai baca Alquran bagi calon pengantin merupakan ketentuan pemerintah daerah yang tidak menjamin hak asasi manusia ditegakkan secara keseluruhan, seperti hak bagi orang cacat (buta). Perspektif ini dapat diamati pada bagan berikut ini.

Perda Wajib Pandai Baca Alquran bagi Calon Pengantin

UUD’45 Pasal 28B(1):

Hak berkeluarga melalui perkawinan yang sah

UU No. 1 Tahun 1974/Perkawinan

Pasal 2:1 Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya & kepercayaannya.

Pasal 10 UU 39 Tahun 1999/HAM

(1) Setiap orang berhak berkeluarga melalui perkawinan yang sah

(2) Perkawinan sah bila atas kehendak bebas calon suami/istri, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

HAM Berkeluarga

Hak Pribadi dilanggar

Kompilasi Hukum Islam

Tentang Perkawinan (tidak ada kewajiban calon pengantin pandai baca Alquran)

Perspektif HAM mengenai Perkawinan

Pada Bagan Perspektif HAM mengenai Perkawinan, terlihat UUD’45 Pasal 28B ayat (1) yang selanjutnya telah dijabarkan melalui Undang-Undang No. 39 Tahun 1999. Pada pasal 10 ayat (2) UU. No. 39 Tahun 1999, dijelaskan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketentuan perundang-undangan yang dimaksud sudah tentu merujuk pada UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kemudian dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Bagi umat Islam, perkawinan yang sah telah dimuat dalam Buku I (Pertama) Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan. Bila kita memperhatikan Kompilasi Hukum Islam tersebut, mengenai syarat atau kewajiban calon pengantin, maka kita tidak akan menjumpai adanya syariat atau kewajiban pandai baca Alquran bagi calon pengantin. Disamping itu, ketentuan wajib pandai baca Alquran bagi siswa dan calon pengantin ini menghilangkan hak asasi manusia, para siswa dan calon pengantin, yang memiliki keterbatasan tetap, secara phisik maupun mental. Fungsi pemerintah dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, yaitu sebagai gardians of human rights (pengawal hak asasi manusia) bermakna bahwa fungsi pemerintah adalah menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif untuk perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia. Negara Indonesia merupakan negara hukum di mana pemerintahnya, termasuk pemerintah daerah, sudah hakikatnya memajukan penegakan hak asasi manusia. Bukan sebaliknya, mereduksi hak asasi itu melalui Perda. Perda ini perlu pemngecualian bagi orang-orang yang terkondisi hal khusus, sehingga tidak memungkinkan orang tersebut bisa membaca. Misalnya, orang yang cacat (buta atau mental terbelakang/idiot), dan orang yang baru menganut agama Islam.

Perda No. 06 Tahun 2003 tidak hanya melanggar HAM berkeluarga dan hak pribadi yang berhubungan dengan agama, tetapi sekaligus kurang sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, UU No 39 Tahun 1999, dan UUD 1945. Perda No. 06 Tahun 2003 Kabupaten Bulukumba ini telah melampaui kewenangan karena persoalan pandai baca Alquran dan hal perkawinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak pribadi di bidang keagamaan.

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s