GEREJA DAN HUKUM PAJAK/RETRIBUSI

GEREJA DAN HUKUM PAJAK/RETRIBUSI*

Salah Satu Jemaat dari 1006 Jemaat-GT

I. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Objek Pajak Yang Tidak Dikenakan PBB (UU 12/1985 diubah UU 12/1994), yaitu:

  1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, seperti mesjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi.
  2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu.
  3. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
  4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
  5. Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Simpulan: Gedung Gereja tidak kena Pajak PBB

II. Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPhTB)

Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh (Pasal 3 UU 20/2000):

Pasal 3

(1) Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh:

a. perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

b. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

c. badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;

d. orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;

e. orang pribadi atau badan karena wakaf;

f. orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Simpulan: Jadi, Gedung Gereja tidak dikenakan pajak BPHTB

III. Pajak Pertambahan Nilai/PPN, PPnBM, dan Bea Materai

Jasa Tidak kena Pajak (Pasal 4A angka 3 UU 18/2000, PPN Barang/Jasa)

Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut. :

a. jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;

b. jasa di bidang pelayanan sosial;

c. jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;

d. jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;

e. jasa di bidang keagamaan;

f. jasa di bidang pendidikan;

g. jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;

h. jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;

i. jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;

j. jasa di bidang tenaga kerja;

k. jasa di bidang perhotelan;

l. jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.

Simpulan: Jadi, jasa di bidang kegerejaan tidak dikenakan PPN/PPnBM

III. Pajak Penghasilan (PPh) UU 36/2008

A. Subjek Pajak (Pasal 2 UU 36/2008)

(1) Yang menjadi subjek pajak adalah:

a. 1. orang pribadi;

2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuanmenggantikan yang berhak;

b. badan; dan

c. bentuk usaha tetap.

Penjelasan atas Pasal 1 UU 36/2008

Undang-Undang ini mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

B. Objek Pajak PPh (Pasal 4 UU 36/2008)

(1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan,

d.4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

Penjelasan atas Pasal 4 Ayat (1) UU 36/2008

Undang-Undang ini menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut. Pengertian penghasilan dalam Undang-Undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

i. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;

ii. penghasilan dari usaha dan kegiatan;

iii. penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan

iv. penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaanWajib Pajak.

Simpulan PPh untuk Gereja:

1. Subjek Pajak: Gereja sebagai Badan Hukum memenuhi kriteria sebagai Subjek Pajak.

2. Objek Pajak: penghasilan gereja bersumber dari sumbangan/bantuan (persembahan umat) yang tidak termasuk pertambahan ekonomis maupun penggunaannya, dikecualikan dalam Pasal 4 ayat (1) angka d.4. Bukan penggunaan ekonomis, tetapi penggunaan pelayanan peribadahan.

3. Walaupun Gereja Toraja Berbadan Hukum (Subjek Hukum dan Subjek Pajak), namun dikecualikan dalam Objek Pajak. Gereja tidak harus memiliki NPWP. (catatan: info yang saya dapatkan bahwa sudah ada gereja yang memiliki NPWP, yaitu: GKI).

4. Pendeta memenuhi kriteria sebagai Subjek Pajak namun tidak memenuhi objek pajak karena hubungan gereja/jemaat & pendeta bukan hubungan pemberi kerja dan pekerja, namun saling memenuhi kebutuhan hidup demi pelayanan peribadahan. (hubungan Pendeta dgn Jemaat/Gereja bukan sbg pekerja dan pemberi kerja, Pasal 1:4 PPKGT, dan TTGT ttg Nafkah Hidup Pdt. Yang akan menjadi rujukan hukum untuk Lembaga Keagamaan adalah AD/ART atau Tata Gereja). Kesejahteraan pendeta adalah dalam rangka pelayanan peribadahan umat Kristen, bukan penambahan ekonomis. (catatan: sudah banyak pendeta yang memiliki NPWP, tidak dipotong gereja tetapi langsung keperpajakan).

5. Pegawai Gereja Toraja. Seharusnya pegawai gereja toraja yang bertugas di jemaat dibedakan dengan yang bertugas di tempat lain. Penamaan bagi pegawai jemaat sama dengan istilah yang digunakan untuk pendeta, yakni: “jaminan hidup/nafkah” dan bukan “gaji” pegawai. Demikian juga dengan istilah “pegawai” sebaiknya diganti sebagai pelayan gereja yang bertugas dipelayanan kebersihan (Koster), pelayanan administrasi (tata usaha n loper), pelayanan keamanan (satpam). Istilah yang digunakan dalam Peraturan-peraturan Khusus Gereja Toraja menunjukkan terpenuhinya kriteria subjek dan objek pajak bagi pegawai jemaat. Dengan kata lain, pegawai jemaat wajib melaksanakan sendiri penghitungan dan pembayaran pajak penghasilannya.

IV. Retribusi IMB Gedung Gereja

Pasal  23 Permendagri 32/2010:

(1)   Bupati/Walikota dapat memberikan pengurangan dan/atau keringanan penarikan retribusi IMB berdasarkan kriteria:

a.  bangunan fungsi sosial dan budaya; dan

b.  bangunan fungsi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

(2)        Bupati/Walikota dapat memberikan pembebasan retribusi IMB berdasarkan kriteria:

a.  bangunan fungsi keagamaan; dan

b.  bangunan bukan gedung sebagai sarana dan prasarana umum yang tidak komersial.

Simpulan: Retribusi IMB Gedung Gereja (termasuk perkantoran badan gereja) dapat dibebaskan atas keputusan keputusan Bupati/Walikota. Pengurus/Badan Gereja perlu mengajukan permohonan pembebasan retribusi IMB.

*****

*Tulisan ini pernah penulis sampaikan sebagai Materi Penjemaatan dan Pembekalan tentang Peraturan-peraturan Khusus Gereja Toraja dan Pembekalan Tenaga Pembina Pelayan dan Pegawai Gereja, dilaksanakan oleh Badan Pekerja Klasis Makassar, Balla Tamalanrea Makassar, 25 Februari 2013.

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s