Kemandirian Yudisial

Kemandirian Yudisial: Mahkamah Agung dan Pilkada Sulsel

(Tulisan disalin ulang dari tugas Mata Kuliah Kemandirian Yudicial pada Pascasarjana Hukum UKIP Makassar, sebelum Mahkamah Agung memutuskan PK KPUD Sulsel).

 

Daftar Isi

I.   Pendahuluan

1. Latar Masalah

2. Rumusan Masalah         

II. Tinjauan Pustaka

1. Mahkamah Agung

1.1 Visi dan Misi

1.2 Tugas Pokok dan fungsi

1.2.1  Fungsi Peradilan  (rechstprekende functi)

1.2.2   Fungsi Pengawasan (toeziende functie)

1.2.3  Fungsi Mengatur (regelende functie rule making power)

1.2.4  Fungsi Nasihat (advieserende functie)

1.2.5  Fungsi Administratif

1.2.6. Fungsi Lain-lain

2. Pilkada di Era Otonomi Daerah

2.1  Dasar Pemikiran Otonomi Daerah

2.2  Prinsip Otonomi Daerah

2.3 Pilkada

3. Peninjauan Kembali

3.1  Pengertian PK

3.2 Prinsip PK

4. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)

III. PEMBAHASAN

1. Apakah Putusan MA untuk Pilkada Ulang dapat dibenarkan?

1.1  Responsivitas Vonis MA atas Pilkada Sulsel

1.2 Dasar Hukum Pilkada

1.3 Analisis

2. Apakah dapat dibenarkan Putusan MA sebagai Penemuan Hukum (rechtsvinding)?

2.1 Proses konkretisasi

2.2 Kebenaran Substansial

2.3 Penemuan Hukum oleh Hakim Harus Definitif

2.4 Penemuan Hukum tidak melabrak aturan formal

2.5 Penemuan hukum harus bertujuan menentramkan dan menjaga stabilitas di

Masyarakat

3. Bagaimana Prediksi Putusan MA terhadap PK KPUD Sulsel?

3.1  Secara Yuridis

3.2  Secara Sosial-Politis

3.3  Moralitas

3.4  Finansial

3.5 Tahapan Pilkada

IV. Kesimpulan

1. Putusan MA untuk Pilkada Ulang Tidak Dapat Dibenarkan

2. Putusan MA Tidak Dapat Dibenarkan sebagai Penemuan Hukum (rechtsvinding)

3. Prediksi Putusan MA terhadap PK KPUD Sulsel

KEPUSTAKAAN

 

I. Pendahuluan

1. Latar Masalah

Tantangan Kemandirian Yudicial Mahkamah Agung (MA) dalam menangani sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sangat berat. Tantangan berat itu dapat berupa tekanan politik, partai-partai pengusung dalam pertarungan pilkada, usaha-usaha para calon kepala daerah, demonstrasi para pendukung, dan suap.  Tekanan dari fungsionaris partai politik pengusung, khususnya tingkat pusat, akan terus berjuang mendekati MA agar calon yang diusung dimenangkan. Para calon kepala daerah juga akan melakukan pendekatan-pendekatan agar bisa dimenangkan oleh MA. Tekanan dari para pendukung calon melalui demonstrasi juga dapat turut menekan MA dalam pengambilan keputusan. Tekanan terakhir, yaitu issu suap. Ada ratusan daerah yang melaksanakan pilkada setiap tahunnya. Bila ada sengketa pilkada, MA menjadi tempat terakhir menyelesaikan perkara sengketa. Para calon dan partai-partai pengusung akan melakukan berbagai cara agar bisa menang di MA, termasuk menggunakan cara suap.

Sengketa Pilkada Sulsel yang dipersoalkan sampai sekarang merupakan bagian dari ujian tantangan kemandirian yudisial MA. Ada banyak kalangan yang menyebut adanya intervensi politik dan suap atas putusan MA, yang dianggap sangat kontroversial.

Pilkada Sulsel yang dilaksanakan pada tanggal 5 November 2007 untuk menentukan Gubernur Sulawesi Selatan 2008-2013, diiukuti oleh 3 (tiga) pasangan calon:

1.1    ASMARA, pasangan ini terdiri atas Amin Syam (gubernur incumbent, ketua DPD Partai Golkar Sulsel) – Mansyur Ramli (rektor Universitas Muslim Indonesia). Diusung Partai Golkar, PD, PKS.

1.2    SAYANG, pasangan ini terdiri atas Syahrul Yasin Limpo (wagub incumbent, kader Partai Golkar) – Agus Arifin Nu’mang (ketua DPRD Sulsel, sekretaris DPD Partai Golkar Sulsel). Diusung koalisi PDIP, PAN, PDK dan PDS.

1.3    AZIZ-MUBYL, pasangan ini terdiri atas Aziz Kahar Muzakar (anggota DPD) – Mubyl Handaling. Diusung PPP, PBB.

Dari susunan tersebut terlihat seperti mempertandingkan tiga kerajaan besar di Sulsel ini, yaitu Kerajaan Bone yang diwakili oleh no 1 secara Amin Syam berasal dari Bone dan di beberapa tempat basis orang Bugis beliau menang. Kerajaan Luwu yang diwakili no 2, secara Aziz berasal dari Palopo, dan terbukti di basis itu dia menang. Terakhir Kerajaan Gowa, diwakili oleh Syahrul, dan memang beliau memenangkan pilkada di tempatnya (Suriani, 2007:1).

Sebuah hal yang mungkin terjadi di beberapa tempat selisih suara yang sangat kecil bisa menimbulkan riak seperti terjadi juga di Maluku Selatan, yang akhirnya keputusan KPUD Maluku Selatan berbeda dengan KPU Pusat. Demikian terjadi di Sulsel, selisih suara tipis. Jumlah suara Sayang 1.432.572 (39,5 %) dan Jumlah suara Asmara 1.404.910 (38,76 %). Terjadi perbedaan tipis 27.662 suara (0,77%). Sebelum KPUD mengumumkan saja, masing2 kandidat masih menganggap dirinya pemenang. Dan pada akhirnya Pasangan Sayang dinyatakan sebagai pemenang oleh Pihak KPUD Sulsel. (Tribun Timur, 2008:1&6).

Pasangan Asmara mengajukan gugatan ke MA. Isi gugatan primair, ASMARA minta MA membatalkan penetapan KPU Sulsel yang memenangkan pasangan SAYANG. Sedangkan gugatan subsidair, ASMARA minta dilakukan pilkada ulang di tiga kabupaten yakni Tana Toraja, Gowa, dan Bantaeng, alasannya di sejumlah TPS di tiga kabupaten tersebut diduga terjadi penggelembungan 40.000 suara.

MA mengeluarkan putusan pada 18 Desember 2007 yang intinya menolak gugatan primair, dan menerima gugatan subsidair dengan memerintahkan dilaksanakan pilkada ulang di empat kabupaten (Tana Toraja, Gowa, Bantaeng, dan Bone). Putusan MA bernomor 02/P.KPUD/2007 ini ditangani majelis hakim beranggota lima hakim agung yang diketuai Paulus Effendi Lotulung. Ternyata putusan majelis hakim tidak bulat. Ada dua hakim yang menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion) yakni Paulus Effendi Lotulung dan Djoko Sarwoko. Menurut pendapat kedua hakim ini, MA hanya berwenang memerintahkan perhitungan ulang suara, bukan pilkada ulang. Ada dua disenting opinion dari dua orang hakim, Paulus Effendi Lotulung dan Djoko Sarwoko. Mereka menilai bahwa hakim agung tidak berhak memutuskan untuk pikada ulang, tapi hanya penghitungan ulang.

Majelis hakim yang menangani sengketa pilkada Sulsel memang memiliki latar belakang berbeda. Paulus Effendi Lotulung, ketua majelis, adalah Ketua Muda MA Bidang Tata Usaha Negara. Djoko Sarwoko adalah mantan Direktur Pidana, yang kini menjabat Ketua Muda MA Bidang Pengawasan. Sebelum diangkat menjadihakim agung, HM Hakim Nyak Pha dikenal sebagai akademisi yang menggeluti bidang antropologi dan adat. Abdul Manan adalah hakim agung yang banyak menangani perkara agama. Sementara anggota majelis Mansyur Kertayasa pernah tercatat sebagai Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Ali, 2007:1).

Putusan Mahkamah Agung yang memerintahkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di empat kabupaten di Sulawesi Selatan agar digelar ulang, telah menimbulkan polemik berkepanjangan. KPUD dari keempat Kabupaten di Sulsel, yang diperintahkan MA supaya menggelar Pilkada ulang, bersepakat menolak perintah MA dan mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan itu.  Merasa dicurangi, Amin-Mansyur lalu mengajukan permohonan sengketa Pilkada ke MA.

Majelis Hakim Agung MA, pada Rabu pekan lalu (19/12), menyatakan adanya fakta-fakta yang menunjukkan masalah dalam penghitungan suara di empat kabupaten, antara lain di Gowa, Bone, Tana Toraja dan Bantaeng. Walhasil, dalam putusannya MA memerintahkan KPU agar menggelar Pilkada ulang dalam 3-6 bulan sejak putusan itu dibacakan. Sengketa Pilkada yang masih menempuh upaya hukum ini masih pula dibumbui dengan pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pernyataan Wapres ditafsirkan sebagai intervensi politik atas putusan MA sehingga makin memicu tensi konflik. Pernyataannya di depan media massa yang menyatakan PDIP tidak berhak mengajukan Peninjauan Kembali, sempat menyulut perdebatan antara partai Golkar dan PDIP, dua partai kawakan yang bersaing dalam Pilkada itu. Golkar mendukung Asmara dan PDIP mendukung Sayang.

Juru Bicara Mahkamah Agung yang juga anggota majelis perkara Pilkada Susel, Djoko Sarwoko, memberikan isyarat bahwa majelis hakim berhak melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Jadi, kata Djoko, MA tidak berlebihan seperti dituduhkan sebagian pengamat. Bagaimanapun, dalam menangani suatu perkara MA tidak hanya menggunakan pendekatan formal dalam mencapai keadilan. Kebenaran substansial juga tak kalah pentingnya. Pendekatan substansial itu pula dulu yang dipakai MA ketika menangani PK sengketa pilkada Depok (Ali, 2007:1).

2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang menjadi ajuan penulisan makalah ini adalah sebagi berikut:

1. Apakah Putusan MA untuk Pilkada Ulang dapat Dibenarkan berdasarkan UU.32/2004 dan PP.6/2005?

2. Apakah dapat dibenarkan Putusan MA sebagai Penemuan Hukum?

3. Bagaimana Prediksi Putusan MA terhadap PK KPUD Sulsel?

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA

 

 

1. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah badan kehakiman tertinggi di berbagai negara (termasuk Indonesia) dan biasanya merupakan pengadilan terakhir di mana putusannya tidak dapat diajukan banding. Sesuai dengan UUD 1945 (Perubahan Ketiga), kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.

Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara sebagaimana telah ditetapkan dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 wajib melaksanakan amanat yang digariskan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya mengacu pada arah kebijakan hukum GBHN, sesuai dengan TAP MPP, No. IV/MPR/1999 serta kedudukannya sebagai penyelenggara Kekuasaan Kehakiman berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang Undang Dasar 1945.

 

1.1  Visi dan Misi

Visi MA adalah Mewujudkan Supremasi Hukum melalui Kekuasaan Kehakiman yang mandiri, efektif, dan efisien serta mendapatkan kepercayaan publik. Profesionial dalam memberi layanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan berbiaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Misi Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

1)  Pemberian rasa keadilan yang cepat dan jujur;

2)  Peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak luar;

3) Peradilan yang rnandiri dan independen dari campur tangan pihak luar;

4) Memperbaiki kwalitas input eksternal pada proses peradilan;

5) Institusi peradilan yang efesien, efektif dan berkualitas;

6) Melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakirnan dengan bermartabat, integritas, bisa dipercaya dan transparan. (www.mahkamahagungri.com)

 

 

1.2  Tugas Pokok dan Fungsi

Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara sebagaimana telah ditetapkan dalam Ketetapan MPR, Nomor : III/MPR/1978, wajib melaksanakan amanat yang digariskan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya mengacu pada arah kebijakan Hukum Garis-garis Besar Haluan Negara sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor: IV/MPR/1999 serta kedudukannya sebagai penyelenggara Kekuasaan Kehakiman berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undaiig Dasar 1945. Selanjutnya Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945 beserta Penjelasannya menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Sebagai badan yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung adalah merupakan Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang dalam melaksakan tugasnya terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain serta melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan yang lain.

Mahkamah Agung memiliki fungsi-fungsi dan tugas, sebagai berikut:

1.2.1  Fungsi Peradilan  (rechstprekende functi)

a.   Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.

b.   Disamping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir

- semua sengketa tentang kewenangan mengadili.

- permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 28, 29,30,33 dan 34 Undang-undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985).

- semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku (Pasal 33 dan Pasal 78 Undang-undang Mahkamah Agung No 14 Tahun 1985).

c.   Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

 

1.2.2   Fungsi Pengawasan (toeziende functie)

a.   Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan    di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan   Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa      mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara, Pasal      4          dan Pasal 10 Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun   1970. (Surbakti, 1980:33-41).

b.   Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan :

- terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan             Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan            tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa,          mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan    meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan s   serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa     mengurangi kebebasan Hakim (Pasal 32 Undang-undang Mahkamah Agung         Nomor 14 Tahun 1985).

- Terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan      (Pasal 36 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

 

1.2.3  Fungsi Mengatur (regelende functie rule making power)

a.   Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi           kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup               diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk       mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran           penyelenggaraan peradilan (Pasal 27 Undang-undang No.14 Tahun 1970, Pasal       79 Undang-undang No.14 Tahun 1985).

b.   Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap         perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-undang.            (Panggabean, 2002:141-143).

 

1.2.4  Fungsi Nasihat (advieserende functie)

a.   Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan    dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-  undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memberikan    nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau       penolakan grasi (Pasal 35 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun            1985). Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara RI Tahun                 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk        memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi             juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum           mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan    yang mengatur pelaksanaannya.

b.   Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk       kepada pengadilan disemua lingkunga peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-           ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38 Undang-undang No.14 Tahun       1985 tentang Mahkamah Agung).

 

1.2.5  Fungsi Administratif

a.   Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer       dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1)           Undang-undang No.14 Tahun 1970 secara organisatoris, administrative dan            finansial sampai saat ini masih berada dibawah Departemen yang bersangkutan,       walaupun menurut Pasal 11 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah        dialihkan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.

b.   Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan         organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan (Undang-undang No. 35 Tahun           1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang           Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).

1.2.6. Fungsi Lain-lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 11 ayat (2) UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.

 

2. Pilkada di Era Otonomi Daerah

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilaksanakan untuk memilih pejabat pemimpin daerah di kota-kota dan kabupaten di Indonesia. Pilkada di Indonesia dilaksanakan untuk pertama kalinya pada pertengahan tahun 2005, melanjutkan proses pemilihan pemimpin secara langsung seperti yang telah terjadi pada Pemilu 2004 saat rakyat dapat memilih presiden secara langsung untuk pertama kalinya. Seperti pemilihan presiden, proses Pilkada dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum. (http://id.wikipedia.org).

2.1  Dasar Pemikiran Otonomi Daerah

Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk  mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi, dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Bagir Manan, 2005:21).

Pemerintah daerah, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem NKRI. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, pelu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Perubahan UU No. 22 Tahun 1999, disamping karena adanya Perubahan UUD’45, juga memperhatikan beberapa Ketetapan MPR dan Keputusan MPR, seperti: Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah; dan Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi atas Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, dan MA, pada sidang tahunan MPR 2002, dan Keputusan MPR No.5/MPR/2003 tentang Penugasan Kepada MPR-RI untuk Menyampaikan Saran Atas Laporan Pelaksanaan Keputusan MPR RI oleh Presiden, DPR, BPK, dan MA pada Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2003.

Dalam melakukan perubahan Undang-undang diperhatikan berbagai Undang-undang yang terkait dibidang politik, diantaranya: UU No. 12/2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, UU No. 22/2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD; UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, diperhatikan juga  Undang-undang yang terkait dibidang keuangan negara, yaitu UU No. 17 Thaun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.

2.2  Prinsip Otonomi Daerah

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam UU No. 32 Tahun 2004. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut, dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung-jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Seiring dengan prinsip itu, penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu, penyelenggaraan otonomi daerah, juga harus menjamin keserasian hubungan antara Daerah dengan Daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan Pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya NKRI dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemebrian pedoman, seperti dalam penlitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan. Disamping itu, diberikan pula standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Bersamaan itu, Pemerintah wajib memberikan fasilitas yang berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Penjelasan UU. 32/2004).

 

2.3 Pilkada

Dasar Hukum Penyelenggaraan Pilkada adalah sebagai berikut:

2.3.1    Undang-undang No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. (Ni’matul Huda, 2005:211).

2.3.2    Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 17 tentang Perubahan atas Praturan Pemerintah            No.6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, pengangkatan, dan        Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

2.3.3    Undang-undang (UU) Nomor: 32 tentang Penjelasan Pemerintahan Daerah

2.3.4    PP Pengganti UU Nomor: 3 tentang PERPU NO 3 TAHUN 2005

2.3.5 PP No.6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan        Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) beserta         Penjelasannya.

Sejalan dengan amandemen UUD ’45 yang telah meletakkan dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara dengan meletakkan kedaulatan berada di tangan rakyat yang diwujudkan melalui pengembangan format politik dalam negeri dan pengembangan sistem pemerintahan, termasuk sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah ke arah yang lebih demokratis. Sebagai konsekuensi negara hukum, perubahan format politik dan sistem pemerintahan harus ditindaklanjuti dengan perubahan peraturan perundang-undangan dibidang politik dan pemerintahan dengan dilakukannya perubahan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD dengan mengurangi tugas dan wewenang DPRD dalam hal rekruitmen kepala pemerintahan daerah. Dengan ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai peran sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan yang serasi antara Pemerintah dan Daerah serta antar Daerah untuk menjaga keutuhan NKRI. Karena itu diperlukan figur Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mampu mengembangkan inovasi, berwawasan ke depan dan siap melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

Sejalan dengan pengembangan sarana demokrasi kedaulatan rakyat dalam NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD ’45, serta UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang dilaksanakan secara demokratis, berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil melalui pemungutan suara. Proses pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Dimulai dari masa persiapan dan tahap pelaksanaan meliputi: persiapan pemilihan, pendaftaran dan penetapan pasangan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, serta penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan dan pelantikan (lihat Penjelasan PP No.6 Tahun 2005).

 

3. Peninjauan Kembali

3.1  Pengertian PK

Permohonan Peninjauan Kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa karena sebenarnya lembaga ini bertentangan dengan asas kepastian hokum. Prinsip asas kepastian hokum menentukan bahwa putusan hakim yang suadh berkekuatan hokum tetap (gezag van gewijsde) tidak bias diubah lagi. Asas kepastian hukum itu disebut asas n b is in idem, artinya tidak boleh terjadi dua kali putusan terhadap satu kasus yang sama antara dua pihak yang sama (Panggabean, 2002:106).

Peninjauan Kembali disebut sebagai upaya hukum luar biasa karena UU memberi kesempatan untuk mengajukan peninjauan kembali dengan segala persyaratan yang ketat untuk itu. Ketatnya persyaratan untuk itu adalah untuk menerapkan asas keadilan terhadap pemberlakuan asas kepastian hukum. Sebab itu, peninjauan kembali berorientasi pada tuntutan keadilan. Putusan hakim adalah karya manusia yang tidak luput dari kekhilafan hakim secara manusiawi. Fungsi Mahkamah Agung dalam peradilan Peninjauan Kembali adalah mengadakan koreksi terakhir terhadap putusan pengadilan yang mengandung ketidakadilan karena kesalahan dan kekhilafan hakim.

3.2 Prinsip PK

Hukum Acara Peninjauan Kembali mengandung beberapa prinsip yang berlaku bagi perkara perdata dan perkara pidana, antara lain:

2.1 bahwa permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali dan dapat dicabut selama belum diputus (Pasal 66 UUMA).

2.2 bahwa permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan (Pasal 66 UUMA).

2.3 bahwa permohonan Peninjauan Kembali diajukan oleh pemohon kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara (Pasal 70 UUMA).

2.4 bahwa Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir (pasal 70 UU MA).

2.5 a. bahwa Mahkamah Agung berwenang memerintahkan Pengadilan Negeri atau

Pengadilan Tinggi untuk mengadakan pemeriksaan tambahan.

b. bahwa Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari Jaksa Agung

atau pejabat lain yang diserahi tugas penyidikan jika diperlukan (Pasal 70).

2.6 Prinsip khusus dalam perkara pidana:

a. permohonan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu (pasal 264, ayat 3 KUHAP).

b. pidana yang dijatuhkan dalam putusan Peninjauan Kembali tidak boleh melebihi pidana yang dijatuhkan dalam putusan semula (pasal 266, ayat 3 KUHAP).

 

4. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah badan yang bertugas menjalankan pemilihan umum di Indonesia. Sebelum Pemilu 2004, KPU dapat terdiri dari anggota-anggota yang merupakan anggota sebuah partai politik, namun setelah dikeluarkannya UU No. 4/2000 pada tahun 2000, maka diharuskan bahwa anggota KPU adalah non-partisan. (http://id.wikipedia.org../k/o/m/Komisi_Pemilihan_Umum_ca4f.html).

Pasa1 57 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004, menyatakan bahwa Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggungjawab kepada DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya, KPUD menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada DPRD.

Tugas dan Wewenang KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah:di tegaskan dalam Pasal 66:

a.   merencanakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah; menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

b.   mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;

c.   menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;

d.   meneliti persyaratan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan calon;

e.   meneliti persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan;

f.    menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan;

g.   menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye;

h.   mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;

i.    menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;

j.    melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;

k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;

l.    menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan hasil audit. (http://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Agung)

 

Dalam penyelenggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur KPUD kabupaten/kota adalah bagian pelaksana tahapan penyelenggaran pemilihan yang ditetapkan oleh KPUD provinsi. Dalam penyelenggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur KPUD  kabupaten/kota adalah bagian pelaksana tahapan penyelenggaran  pemilihan yang ditetapkan oleh KPUD provinsi.

Pasal 67 mengatur tentang kewajiban KPUD, antara lain:

a.   memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara;

b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yangberkaitan dengan  penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;

c. menyampaikan laporan kepada DPRD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat ;

d. memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang inventaris milik KPUD berdasarkan peraturan perundangundangan;

e.   mempertanggungjawabkan, penggunaan anggaran kepada DPRD;

f.    melaksanakan semua tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil Kepala daerah secara tepat waktu.

III. PEMBAHASAN

 

1. Apakah Putusan MA untuk Pilkada Ulang dapat dibenarkan?

Putusan MA untuk Pilkada Ulang umumnya dianggap para pakar sebagai keputuan yang melampaui wewenang MA. Namun ada juga yang melihatnya dari sisi lain. Mahfud justru melihat putusan MA tersebut sebagai responsivitas MA demi keadilan, dalam hubungannya dengan politik hukum negara kita. (Moh.Mahfud M.D, 2007:1).

1.1  Responsivitas Vonis MA atas Pilkada Sulsel

Putusan MA yang berani mengambil inisiatif sendiri untuk membuat putusan di luar yang ditentukan UU, asalkan dimaksudkan untuk menegakkan keadilan, sudah sesuai politik hukum kita yang digariskan dalam UUD 1945 hasil amandemen. Pasal 24-A UUD 1945 hasil amandemen menegaskan, MA harus menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 28D menyebutkan, penegakan HAM haruslah berdasar kepastian hukum dan keadilan. Berdasar politik hukum yang dituangkan dalam UUD 1945 hasil amandemen itu, dalam memeriksa dan memutus perkara, MA tidak harus hanya terikat pada bunyi UU, tapi juga harus mencari dan menggali nilai-nilai keadilan dalam masyarakat yang tidak tertulis dalam UU. Hakim tidak harus terbelenggu (dan hanya menjadi corong) bunyi UU, tapi harus membuat hukum sendiri (judge made law) sesuai hasil galian serta pencarian tentang nilai-nilai keadilan.

Dalam kaitan dengan pilkada, sudah dua kali MA membuat putusan yang tidak sesuai UU, tapi didasarkan pada alasan untuk menegakkan keadilan.

Pertama, putusan PK atas hasil pilkada wali kota Depok yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Barat karena dianggap melanggar kode etik dan menusuk rasa keadilan. Ketika itu, PT Jawa Barat membatalkan begitu saja hasil pilkada yang telah ditetapkan KPUD atas pengaduan dan bukti sepihak dari pihak yang kalah. Nurmahmudi Ismail sebagai pemenang yang dikalahkan kemudian mengajukan peninjauan kembali (PK) dan MA mengabulkannya. Padahal, menurut UU No 32/2004, putusan PT atas sengketa pilkada kabupaten/kota bersifat final dan mengikat. Ketika itu, MA menyatakan bahwa ketentuan UU tersebut tidak diindahkan oleh MA dengan alasan untuk menegakkan keadilan.

Kedua, putusan MA tentang pilkada Sulsel yang sekarang sedang diributkan. Meski menurut UU MA hanya dibolehkan memerintahkan penghitungan ulang atau pemungutan suara ulang untuk TPS-TPS tertentu, MA membuat kreasi dengan memerintahkan pilkada ulang untuk empat kabupaten. Alasannya, untuk menegakkan keadilan. Sebab, yang menjadi persoalan dalam perkara Sulsel itu bukan kesalahan menghitung, melainkan kesalahan prosedur yang disengaja alias kecurangan. Kalau hanya dihitung ulang, tentu hasilnya akan sama, sedangkan kecurangannya tak diluruskan. Jadi, MA mengesampingkan bunyi formal UU untuk menegakkan keadilan substansial. Menurut garis politik hukum dalam UUD 1945 hasil amandemen, hal tersebut boleh saja dilakukan MA. Malahan, itu bisa dipandang sebagai bagian dari strategi pembangunan hukum yang responsif. Bahkan, sebenarnya masalah tersebut sudah lama menjadi pelajaran dalam studi hukum.

Kalau dalam literatur ilmu politik hukum, kita bisa menyebut John Henry Marrymann yang pada 1969 menulis buku The Civil Law Tradition. Dalam buku itu, Marrymann menyebut adanya dua tradisi dan strategi pembangunan hukum. Yakni, pembangunan hukum yang responsif dan pembangunan hukum yang ortodoks.

Pembangunan hukum responsif adalah pembangunan hukum yang dianut di negara-negara Anglo Saxon yang negara hukumnya disebut the rule of law. Pembangunan hukum ortodoks merupakan pembangunan hukum yang dilakukan di negara-negara Eropa Kontinental yang negara hukumnya disebut rechtsstaat. Di negara kawan Anglo Saxon (the rule of law), hakim diberi kebebasan untuk tak terbelenggu dan boleh keluar dari ketentuan UU guna mencari keadilan serta menciptakan hukum sendiri, sehingga produk hukum menjadi responsif. Sebaliknya, di negara-negara Eropa Kontinental (Rechtsstaat), hakim hanya boleh menerapkan hukum sesuai bunyi UU, sehingga produk hukumnya menjadi ortodoks (Moh.Mahfud M.D, 2007:1).

Menurut Mahfud (2007:1), tata hukum Indonesia sudah lama menganut strategi pembangunan hukum yang responsif. UU No 14/1970 sudah mengharuskan hakim untuk menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, suatu bukti bahwa kita menganut the rule of law. Selanjutnya, melalui perubahan UUD 1945 (1999-2002), secara resmi kita mencabut istilah rechtstaat dari UUD 1945. Penjelasan UUD 1945 yang memuat istilah rechtsstaat dicabut dari UUD 1945 dan istilah negara hukum dinetralkan. Pasal 1 ayat (3) hanya menyebut “negara Indonesia adalah negara hukum” tanpa embel-embel rechtsstaat yang diletakkan dalam kurung. Dengan demikian, negara hukum Indonesia bukan hanya rechtsstaat, tapi juga sekaligus the rule of law.

Jadi, vonis MA yang tidak secara mentah-mentah mengikuti bunyi UU sebenarnya bisa dipandang sebagai bagian dari pembangunan hukum yang mungkin responsif sesuai politik hukum konstitusi yang sekarang berlaku. Artinya, MA memang diperbolehkan membuat putusan yang tidak tunduk pada perintah formal UU sepanjang dimaksudkan untuk menegakkan keadilan substansial. Meski begitu, “vonis responsif” MA itu bisa saja dilawan dengan upaya hukum peninjauan kembali (PK), asalkan ada novum alias bukti baru. Bukti baru adalah bukti yang sudah ada saat perkara disidangkan, tapi tidak/belum muncul di persidangan. Jadi, novum tersebut bukanlah bukti yang lahir kemudian setelah perkara divonis karena dicari-cari. (Moh.Mahfud M.D, 2007:1).

1.2 Dasar Hukum Pilkada

1.2.1  UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

1.2.1.1.   Pasal 103, mengenai perhitungan ulang surat suara di TPS atau PPS bila terjadi penyimpangan.

1.2.1.2.   Pasal 104, mengenai pemungutan suara di TPS dapat diulang dengan ketentuan persyaratannya yakni apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau perhitungan suara tidak dapat dilakukan.

1.2.1.3.   Pasal 106, mengenai mekanisme pengajuan keberatan terhadap hasil pilkada kepada MA, dan kewenangan MA dalam memutuskan sengketa hasil perhitungan suara pilkada. Putusan MA bersifat final dan mengikat.

1.2.2 PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

1.2.2.1.   Pasal 90, mengenai perhitungan ulang surat suara di TPS atau PPS bila terjadi penyimpangan.

1.2.2.2.   Pasal 91, dan pasal 92, mengenai pemungutan suara di TPS dapat diulang dengan ketentuan persyaratannya yanki apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau perhitungan suara tidak dapat dilakukan.

1.2.2.3.   Pasal 94, mengenai mekanisme pengajuan keberatan terhadap hasil pilkada kepada MA, dan kewenangan MA dalam memutuskan sengketa hasil perhitungan suara pilkada. Putusan MA bersifat final dan mengikat.

1.2.3.  Peraturan MA Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada Dari KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota. Pasal 2, MA berwenang memeriksa keberatan terhadap penetapan hasil perhitungan suara akhir dari KPUD tentang pilkada propinsi. MA memutus permohonan keberatan pada tingkat pertama dan terakhir. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 02 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada dari KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota. Pasal 4 Perma ini mengatur peluang putusan MA atas suatu sengketa pilkada. Salah satu peluangnya adalah dikabulkan. Menurut ayat (5) pasal ini, jika permohonan dikabulkan maka MA menyatakan dua hal yaitu (i) membatalkan perhitungan suara yang telah ditetapkan KPUD; dan (ii) menetapkan hasil perhitungan suara yang benar.

1.3 Analisis

Baik UU Nomor 32 Tahun 2004 maupun PP Nomor 6 Tahun 2005, dan Peraturan MA Nomor 2 Tahun 2005, kewenangan MA hanya pada bidang memerintahkan perhitungan ulang surat suara bilamana terdapat penyimpangan dalam penetapan hasil pilkada.  MA tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan pilkada ulang. Maka, putusan MA nomor 02/P.KPUD/2007 tanggal 18 Desember 2007 yang isinya menerima gugatan subsidair dari pihak ASMARA dengan memerintahkan dilaksanakan pilkada ulang di empat kabupaten (Tana Toraja, Gowa, Bantaeng, dan Bone) secara nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Secara normatif UU Pemda dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 — tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah – tidak mengenal pilkada ulang. Di kedua payung hukum itu hanya dikenal perhitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang di TPS (tempat pemungutan suara) yang dianggap bermasalah. Putusan MA tidak dapat dibenarkan.

 

2. Apakah dapat dibenarkan Putusan MA sebagai Penemuan Hukum (rechtsvinding)? 

Mahkamah Agung mengklaim telah melakukan penemuan hukum ketika memutus perkara sengketa Pilkada Sulsel. Hal itu dilakukan demi memperoleh kebenaran material/substansial yang tidak mungkin diperoleh jika hanya mengikuti peraturan formal. Namun, banyak pihak menyatakan, Mahkamah Agung (MA) telah melampaui wewenang dan sama sekali tidak mempertimbangkan peraturan perundang-undangan pilkada seperti UU No 32 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya. Pertanyaannya, benarkah MA telah melakukan penemuan hukum?

2.1 Proses konkretisasi

Penemuan hukum (rechtsvinding) merupakan proses pembentukan hukum dalam upaya menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah atau metode-metode tertentu, seperti interpretasi, argumentasi atau penalaran (redenering), konstruksi hukum, dan lain-lain. Kaidah-kaidah dan metode-metode tersebut digunakan agar penerapan aturan hukumnya terhadap peristiwanya tersebut dapat dilakukan secara tepat dan relevan menurut hukum sehingga hasil yang diperoleh dari proses tersebut juga dapat diterima dan dipertanggungjawabkan dalam ilmu hukum. Ini artinya penemuan hukum dapat diartikan sebagai proses konkretisasi peraturan (das sollen) ke dalam peristiwa konkret tertentu (das sein).

Dalam praktik, kita temukan banyak peristiwa yang belum diatur dalam hukum atau perundang-undangan, atau meskipun sudah diatur tetapi tidak lengkap dan tidak jelas. Oleh karena itu, peraturan hukum yang tidak ada harus diadakan, yang tidak jelas harus dijelaskan, dan yang tidak lengkap harus dilengkapi, dengan jalan menemukan hukumnya agar aturan hukumnya dapat diterapkan terhadap peristiwanya. Dengan penemuan hukum, kita berharap setiap putusan hakim harus mengandung aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Banyak metode yang dapat digunakan untuk menemukan hukum, namun setiap metode tersebut tidak boleh mengabaikan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum umum yang berlaku universal, baik yang terkandung dalam setiap undang-undang, yurispurensi, doktrin, perjanjian, kebiasaan, dan perilaku manusia yang beradab. Kita juga tidak dapat mengabaikan begitu saja tujuan dari pembentuk dan pembentukan undang-undang karena hal itu merupakan jiwanya. Tanpa ini, sebuah undang-undang tidak ada artinya.

Jika hukum diamini sebagai perilaku, apa yang dilakukan oleh MA di dalam membuat putusan dalam kasus Pilkada Sulsel adalah sebuah bentuk perilaku yang chaos. Dalam teori hukum, chaos bermakna kekacauan dan ketidakteraturan. Dunia chaos dalam arti positif akan dipenuhi dengan energi kegelisahan, gairah, hasrat, kehendak, dan ekstase yang mendorong bagi penjelajahan, pencarian sehingga menciptakan peluang kreativitas, dinamisitas, dan produktivitas. Namun, dari sisi negatif, dunia chaos bisa bermakna pada ketidakteraturan dan kekacauan yang merusak tatanan nilai dan norma, artinya bertentangan dengan teori tentang sistem hukum (theories of legal system).

2.2 Kebenaran Substansial

Di dalam menyikapi putusan MA yang memerintahkan dilakukan pilkada ulang sebagai bagian dari penemuan hukum, kami mempunyai pendapat sendiri. Peraturan perundang-undangan pilkada di Indonesia seperti UU No 32 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya telah mengatur tentang apa yang disebut sebagai sengketa penghitungan suara/sengketa pilkada, sengketa administrasi, dan kasus pilkada.

Untuk penyelesaian sengketa penghitungan suara telah diatur mekanismenya melalui upaya “keberatan”, baik yang diajukan ke pengadilan tinggi maupun MA. Untuk sengketa administratif telah diatur penyelesaiannya melalui peraturan dan keputusan KPU ataupun KPUD. Adapun untuk kasus-kasus pilkada seperti penggelembungan, kecurangan, dan tindakan-tindakan yang bersifat pidana diselesaikan melalui peradilan umum. Oleh karena itu, dalam upaya penyelesaian sengketa penghitungan suara melalui “keberatan” ke pengadilan tinggi ataukah ke MA, kebenaran yang dicari adalah kebenaran angka, bukanlah kebenaran substansial sebagaimana yang dimaksudkan dalam putusan MA dalam memeriksa upaya “keberatan” dalam Pilkada Sulsel. Sementara pencarian kebenaran substansial hanyalah bisa dilakukan oleh peradilan umum untuk menyelesaikan kasus-kasus pilkada yang bersifat pidana. Oleh karena itu, tidaklah salah apabila banyak pihak menyatakan MA telah melampaui wewenangnya.

Jikalau MA kemudian menyatakan telah melakukan penemuan hukum di dalam menyelesaikan sengketa penghitungan suara, penemuan hukum seperti apa yang dimaksudkan oleh MA. Bagaimana mungkin sebuah sengketa “angka” dicari dalam kebenaran substansial? Peraturan perundang-undangan pilkada kita telah mengatur secara jelas dan lengkap bagaimana menyelesaikan sebuah “sengketa angka”, bahkan mengatur alat-alat bukti yang bisa dipakai di dalam mencari kebenaran angka tersebut. Jadi, tidak ada hukum yang harus ditemukan, dicari, dilengkapi, ataupun dijelaskan.

2.3 Penemuan Hukum oleh Hakim Harus Definitif

MA mengklaim telah melakukan penemuan hukum dalam putusan Pilkada Sulsel. Secara Akademis, penemuan hukum mesti definitif dan menentramkan keresahan masyarakat. Dalam putusannya, MA memerintahkan pengulangan Pilkada Sulsel di empat Kabupaten,  yakni Bone, Gowa, Tana Toraja, dan Bantaeng. Majelis hakim agung yang diketuai Paulus E Lotulung — beranggotakan M Hakim Nyakpa, Djoko Sarwoko, Abdul Manan, dan Mansyur Kartayasa —- memutuskan menerima gugatan subsidair dari pasangan calon kepala daerah Amin Syam-Mansyur Ramly. MA mengklaim putusan itu sebagai sebuah penemuan hukum (rechtsvinding), bahkan kebih jauh menganggap bahwa hakim telah menciptakan hukum (judge made law).

Penemuan hukum harus tuntas, definitif., dan tidak boleh menimbulkan keraguan. Suatu putusan hanya bisa mengandung tiga sifat, konstitutif seperti dalam perkara perceraian, declaratoir yang hanya mengumumkan saja seperti dalam permohonan akta kelahiran, dan condemnatoir yang sifatnya menghukum. Dalam perkara sengketa pilkada, putusan mengabulkan permohonan mestinya bersifat condemnatoir. Putusan MA tidak tuntas, tetapi malah menimbulkan keresahan dan ketidakpastian hukum.

2.4 Penemuan Hukum tidak melabrak aturan formal

Suatu penemuan hukum tidak boleh melabrak aturan formal yang ada. Menemukan hukum itu menemukan hukumnya, kalau yang diketemukan itu bukan hukumnya merupakan pelanggaran. Jadi yang boleh dilakukan dalam penemuan hukum itu terutama hukum materiilnya. Bukan hukum formal atau acaranya. Memang dalam aturan mengenai sengketa Pilkada yang telah dijabarkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 02 Tahun 2005, putusan dalam Sengketa Pilkada hanya memungkinkan MA  menyatakan pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPUD dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar. Namun aturan induknya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada Pasal 104, memang memungkinkan untuk digelar Pilkada ulang dengan syarat-syarat tertentu.

2.5 Penemuan hukum harus bertujuan menentramkan dan menjaga stabilitas di masyarakat            Penemuan hukum harus bertujuan menentramkan dan menjaga stabilitas di masyarakat, misalnya, penemuan hukum tentang pencurian listrik. Pencolengan listrik, jika menganut aturan materiil, tidak masuk unsur kejahatan sebab pengertian barang hanya sebatas barang berwujud dan berpemilik. Namun hakim menemukan hukum dengan memperluas definis barang mencakup barang tidak berwujud dan tak berpemilik. Penemuan hukum  seperti contoh itu jelas menjawab keresahan masyarakat  atas terjadinya pencurian listrik, sebab sebelumnya, secara hukum materiil, pencurian listrik yang merugikan masyarakat di mata aturan materiil tidak dipandang sebagai kejahatan. Sementara putusan Pilkada Sulsel, “penemuan hukum” yang dilakukan majelis hakim MA justru potensial  menimbulkan konflik di masyarakat dan bisa menimbulkan persoalan baru. Memang Pasal 28 UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman secara jelas mengatur bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat. Namun bukan berarti proses penemuan hukum itu bisa dilakukan secara anarkis. Penemuan hukum itu jelas tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, yang terlihat pada demonstrasi para PNS, PSM, dan rakyat.

Jadi, Putusan MA tidak dapat dibenarkan sebagai penemuan hukum karena tidak memenuhi aspek-aspek seperti telah diutarakan.

 

3. Bagaimana Prediksi Putusan MA terhadap PK KPUD Sulsel?

Pengajuan PK ini dilakukan oleh tim kuasa hukum KPUD Sulsel, sekitar pukul 11.30 Wita di Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan, dengan nomor 02P/KPUD/2007, yang kemudian diterima oleh panitera, Catur Wahyu (Fadli Asady, 2008).

Ketua KPUD Sulsel, Mappinawang mengatakan ada tiga poin penting dalam PK yang diajukan yakni: (1)  adanya kekeliruan dalam penerapan hukum terkait putusan MA terkait pilkada Sulsel ini. (2) Kemudian keputusan MA ini melampaui kewenangan dari yang dituntut, dimana pihak penggugat yakni tim Amin Syam-Mansyur Ramly (Asmara) dalam tuntutannya mengungkapkan adanya kecurangan dalam proses Pilkada, 5 November lalu yakni Gowa, Tana Toraja dan Bantaeng. Sementara dalam putusan MA memerintahkan pengulangan di empat kabupaten yakni Tana Toraja, Gowa, Bantaeng ditambah Bone.

(3) Poin ketiga adalah adanya bukti-bukti baru yang menunjukkan tidak terjadi pelanggaran dalam tahapan pilkada yang dilakukan, yang kemudian hasil rekapitulasi suara memenangkan pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Numang (Sayang).

Selain alasan yuridis, prediksi putusan MA terhadap PK KPUD Sulsel juga mesti memperhatikan aspek lainnya. Berikut ini adalah dasar pijakan untuk memprediksi Putusan MA terhadap PK KPUD.

3.1  Secara Yuridis

Pertama, dalam UU 32/2004 tentang Otonomi Daerah dan PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peninjauan Kembali (PK) tidak disebutkan. UU 32/2004 pasal 106 ayat (5) dinyatakan bahwa Putusan MA bersifat final dan mengikat. Namun dalil ini menjadi lemah karena MA pernah mengabulkan PK  Pilkada Depok yang menurut UU 32/2004 pasal 106 ayat (7) Putusan Pengadilan Tinggi bersifat final. Pada hakekatnya terhadap putusan MA tersebut tidak dapat diajukan PK. Namun dalam kasus Sulsel ini pihak KPUD tidak ada cara lain kecuali harus mengajukan PK. Dasar hukumnya adalah yurisprudensi (Sudarsono, 2001:86) yakni MA pernah mengabulkan permohonan PK pilkada Depok (Jabar) yang menetapkan pasangan Nurmahmudi Ismail-Yuyun Wirasaputra sebagai pemenang.

Kedua, dalam UU 32/2004 dan PP No.6/2005, penghitungan ulang surat suara di TPS (pasal 103) dan Pemungutan suara ulang di TPS. Kedua hal ini juga masuk dalam wewenang PPK (penyelenggara pemungutan kecamatan), bukan wewenang MA (pasal 105). Wilayahnya di TPS bukan Kabupaten.

Ketiga, Peraturan MA Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada Dari KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota. Pasal 2, MA berwenang memeriksa keberatan terhadap penetapan hasil perhitungan suara akhir dari KPUD tentang pilkada propinsi. MA memutus permohonan keberatan pada tingkat pertama dan terakhir. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 02 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada dari KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota. Pasal 4 Perma ini mengatur peluang putusan MA atas suatu sengketa pilkada. Salah satu peluangnya adalah dikabulkan. Menurut ayat (5) pasal ini, jika permohonan dikabulkan maka MA menyatakan dua hal yaitu (i) membatalkan perhitungan suara yang telah ditetapkan KPUD; dan (ii) menetapkan hasil perhitungan suara yang benar. Jadi bukan pilkada ulang.

Keempat, Kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulsel Bambang Widjojanto menambahkan, putusan MA jelas melampaui kewenangan karena melampaui pokok perkara. Ini sengketa perhitungan suara, tetapi datanya tak ada. Selain itu, majelis hakim menjustifikasi kecurangan terjadi di seluruh wilayah empat kabupaten itu. Padahal, yang dipersoalkan pemohon adalah penghitungan di TPS di beberapa kecamatan (Batampos, 2008).  Menurut UU No 14/1985 tentang Mahkamah Agung, Putusan MA menyalahi Pasal 67 ayat (c) yang mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut.

 

3.2  Secara Sosial-Politis

Keberadaan sosial politis kemasyarakatan Sulsel, yang tergambar di ibu kota Sulsel (Makassar), memperlihat tingginya penolakan Pilkada Ulang. Demonstrasi secara besar-besaran tidak hanya dari rakyat biasa, tetapi juga dari para PNS (pegawai negeri sipil) yang seharusnya netral. Ketegangan yang terjadi di Makassar tidak dapat juga dilepaskan dari unsur geo-politik, dimana Syahrul merupakan calon terpilih Gubernur Sulsel pertama dari geo-politik etnis Makassar. Gubernur sebelumnya, semuanya dari etnis Bugis. Masyarakat Makassar tentunya akan berjuang keras agar simbol suku Makassar dapat memimpin Sulsel. Kekerasan telah terjadi ketika aset Jusuf Kalla di rusak dan pengeboman rumah ipar Amin Syam (Berita Makassar, 2008:1)

3.3  Moralitas

Putusan MA yang memerintahkan Pilkada Ulang di empat Kabupaten, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Betapa tidak, seluruh pemilih di empat Kabupaten tersebut seolah-olah dianggap tidak jujur dan adil, sehingga perlu pilkada ulang. Ini tentu pelecehan dan penghinaan yang merugikan masyarakat di empat kabupaten tersebut. Padahal dibanyak TPS di empat kabupaten itu berlangsung dengan jujur.

 

 

 

3.4  Finansial

Untuk melaksanakan Pilkada Ulang di empat kabupaten dibutuhkan dana sekitar 40 milyar. Suatu jumlah yang sangat besar, sementara kita sempat malu karena terjadi kelaparan yang menyebabkan kematian seorang ibu hamil di Makassar (Fajar, 2008:1).

 

 

3.5 Tahapan Pilkada

Persoalan yang berat adalah memulai lagi tahapan-tahapan Pilkada (ada 12 tahapan). Ini tentu persoalan tersendiri yang tidak mudah disepakati. Akan ada perubahan para pemilih. Demikian juga calon yang akan dipilih, pada dasarnya tinggal Asmara dan Sayang, karena Aziz telah mengalah.

Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, prediksi Putusan MA terhadap PK KPUD adalah sebagai berikut:

Pertama, bila mengikuti UU 14/1985 Pasal 74 ayat (1): dalam hal MA mengabulkan  permohonan peninjauan kembali, MA membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dan selanjutnya memeriksa serta memutus sendiri perkaranya.  MA memeriksa dan memutus sendiri perkaranya. Prediksi putusan adalah menyatakan kemenangan Sayang, seperti yang ditetapkan oleh KPUD Sulsel; memerintahkan pemungutan ulang di TPS yang bermasalah, bukan di kabupaten.

Kedua, bila mengikuti UU 11/1985 Pasal 74 ayat (2): Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali, dalam hal MA berpendapat bahwa permohonan itu tidak beralasan. Bila ini diterapkan, maka itu mendukung UU.32/2004 Pasal 106 ayat (5) yang menyatakan Putusan MA bersifat final dan mengikat. Itu berarti Pilkada Ulang di 4 (empat) Kabupaten harus dilaksanakan.

Jadi ada tiga prediksi: Syahrul ditetapkan sebagai pemenang; Pemungutan ulang di TPS; dan Pilkada Ulang di empat Kabupaten. Bila MA juga mempertimbangkan beberapa aspek lain, maka prediksinya adalah Sayang ditetapkan sebagai Gubernur Sulsel, seperti yang telah ditetapkan KPUD Sulsel.

 

 

==============================

tNt

 

IV. Kesimpulan

 

1. Putusan MA untuk Pilkada Ulang Tidak Dapat Dibenarkan

Baik UU Nomor 32 Tahun 2004 maupun PP Nomor 6 Tahun 2005, dan Peraturan MA Nomor 2 Tahun 2005, kewenangan MA hanya pada bidang memerintahkan perhitungan ulang surat suara bilamana terdapat penyimpangan dalam penetapan hasil pilkada.  MA tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan pilkada ulang. Maka, putusan MA nomor 02/P.KPUD/2007 tanggal 18 Desember 2007 yang isinya menerima gugatan subsidair dari pihak ASMARA dengan memerintahkan dilaksanakan pilkada ulang di empat kabupaten (Tana Toraja, Gowa, Bantaeng, dan Bone) secara nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Secara normatif UU Pemda dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 — tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah – tidak mengenal pilkada ulang. Di kedua payung hukum itu hanya dikenal perhitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang di TPS (tempat pemungutan suara) yang dianggap bermasalah. Putusan MA tidak dapat dibenarkan.

 

2. Putusan MA Tidak Dapat Dibenarkan sebagai Penemuan Hukum (rechtsvinding

Penemuan hukum dapat diartikan sebagai proses konkretisasi peraturan (das sollen) ke dalam peristiwa konkret tertentu (das sein). Jika hukum diamini sebagai perilaku, apa yang dilakukan oleh MA di dalam membuat putusan dalam kasus Pilkada Sulsel adalah sebuah bentuk perilaku yang chaos.  Yang dicari di MA adalah kebenaran angka, bukan kebenaran substansial sebagaimana yang dimaksudkan dalam putusan MA dalam memeriksa upaya “keberatan” dalam Pilkada Sulsel. Penemuan Hukum oleh Hakim Harus Definitif dalam perkara sengketa pilkada. Putusan MA tidak tuntas, tetapi malah menimbulkan keresahan dan ketidakpastian hukum.  Penemuan Hukum tidak melabrak aturan formal, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan PP No 6/2005. Penemuan hukum harus bertujuan menentramkan dan menjaga stabilitas di masyarakat. Bukan sebaliknya mengundang demonstrasi para PNS, PSM, dan rakyat. Jadi, Putusan MA tidak dapat dibenarkan sebagai penemuan hukum karena tidak memenuhi aspek-aspek seperti telah diutarakan.

 

3. Prediksi Putusan MA terhadap PK KPUD Sulsel

Ada tiga prediksi: Syahrul ditetapkan sebagai pemenang; Pemungutan ulang di TPS; dan Pilkada Ulang di 4 (empat) Kabupaten. Bila MA juga mempertimbangkan beberapa aspek lain, maka prediksinya adalah Sayang ditetapkan sebagai Gubernur Sulsel, seperti yang telah ditetapkan KPUD Sulsel.

(Tulisan disalin ulang dari tugas Mata Kuliah Kemandirian Yudicial pada Pascasarjana Hukum UKIP Makassar, sebelum Mahkamah Agung memutuskan PK KPUD Sulsel).

Kepustakaan

 

Buku,

Huda, Ni’matul. 2005.  Otonomi Daerah. Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematika.  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kancil, C.S.T.  1976.  Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia.  Jakarta: Balai Pustaka.

Lima Undang-undang Penegakan Hukum dan Keadilan. Kehakiman 2004, Mahkamah Agung 2004. Kejaksaan 2004. Kepolisian 2002. Advokat 2003.  Bandung: Fokusmedia.

Manan, Bagir.  2005.  Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

Panggabean, Henry P.  2002.  Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktek Sehari-hari. Upaya Penanggulangan tunggakan perkara dan pemberdayaan fungsi pengawasan Mahkamah Agung.  Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PILKADA), beserta Penjelasannya.  Bandung:  Citra Umbara.

Sudarsono.  2001.  Pengantar Ilmu Hukum.  Jakarta: Rineka Cipta.

Surbakti, R.  1980.  Kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia.  Bandung: Alumni.

Undang-undang Otonomi Daerah 1999, dilengkapi Juklak Otonomi Daerah 2001. Bandung: Citra Umbara.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, beserta Penjelasannya. Pilkada Langsung.  Yogyakarta:  Pustaka Widyatama.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung (Perubahan atas UU No.14 Tahun 1985), dilengkapi UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, beserta Penjelasannya. Surabaya:  Karina.

Undang-undang No. 32 & 33 tentang OTODA 2004-2006, dilengkapi dengan PP Pengganti UU No.3 Tahun 2005, Undang-undang No. 8 Tahun 2005, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri No.8 dan No. 9 Tahun 2006, beserta Penjelasannya.  Bandung: Citra Umnbara.

 

Koran, Internet:

 

Andi Amriani, 2007. “KPUD Beberkan Bukti Data Suara”, dalam harian Seputar Indonesia Sulawesi Selatan, 10 Desember 2007.

Ali. 2007. “Eksprimen Hukum dalam Pilkada Sulsel”, dalam http://www.hukumonline.com, 27/12/07.

http://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Agung.

Moh.Mahfud M.D.  2007.  “Responsivitas Vonis MA atas Pilkada Sulsel”, dalam http://www.radarsulteng.com. 26 Desember 2007, dan

Moh. Mahfud M.D. 2007.  “Responsivitas Vonis MA atas Pilkada Sulsel” dalam http://www.jawapos.dot.com. 24 Desember 2007.

Redaksi Berita Makassar, 2008.  “Rumah Ipar Amin Syam Dibom”, dalam harian Berita Makassar, 19 Januari 2008.

Redaksi Fajar.  2008.  “Kelaparan, Ibu Hamil Meninggal”, dalam harian Fajar, 1 Maret 2008.

Slamet Hariyanto. 2007. “Sengketa Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan” dalam http://batampos.co.id/MA-Persilahkan-PK.html Januari 29, 2008.

Suriani, 2007.  “Pilkada Sulsel-Pertarungan Tiga Kerajaan Besar”, dalam Harian Umum Sore Sinar Harapan, Kamis-07 Juni 2007.

 

 Putusan MA No.02PK/KPUD/2008

 

Pihak Bersengketa: KPUD Sulsel vs Amin Syam-Mansur Ramly

Hakim: Prof DR. Bagir Manan (Ketua), Hakim Anggota: Prof. Rehngena Purba; Prof. Muchsin; Prof. Ahmad Sukardja; DR Parman Soeparman.

 

  • Putusan MA:

1. Mengadili:

ü  Mengabulkan Permohonan PK yang diajukan oleh Pemohon PK/Termohon Keberatan: KPUD Sulsel

ü  Membatalkan Putusan MA tanggal 19 Desember 2007 No.02PK/KPUD/2007.

2. Mengadili Kembali

ü  Dalam Eksepsi:

  • Menolak eksepsi (kontra memori) yang diajukan oleh termohon keberatan;

ü  Dalam Pokok Perkara:

  • Menolak Pemohonan keberatan untuk seluruhnya dari Asmara
  • Menghukum Asmara untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkatan peradilan yang dalam tingkat pk sebesar RP. 2.500.000,-.

 

  • Alasan-alasan:

1.   Segala bentuk pelanggaran pilkada diatur UU No.32 Tahun 2004 dan bukan wewenang MA. MA hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili keberatan terhadap penetapan hasil perhitungan suara tahap akhir dari KPU.

2.   Dalam menyelesaikan dugaan pelanggaran pilkada, seharusnya pihak yang dirugikan mengajukan laporan ke panitia pemilihan, bukan mengajukan keberatan ke MA.

3.   Walaupun  pemohon/termohon PK (asmara) telah mengajukan bukti, tetapi alat bukti yang diajukan bukan merupakan alat bukti berupa kesalahan dari perhitungan suara tahap akhir dari KPU Sulsel.

4.   Putusan MA tentang pilkada ulang adalah suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan nyata karena yang berhak memutuskan dilakukan penghitungan suara dan pemungutan suara ulang adalah PPK, seperti yang ditentukan oleh pasal 104 UU No.32/2004.

5.   MA dalam putusan sebelumnya keliru karena tidak berdasarkan keputusan pada pasal 3 ayat 5 Peraturan MA No.2/2005.

Makassar, Maret 2008

Paulus M. Tangke

 

 

 

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s