PENDIRIAN RUMAH IBADAH

PENDIRIAN RUMAH IBADAH

Oleh: Pdt. Paulus M. Tangke, MTh., MH.

Tata cara pendirian rumah ibadah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Pendirian Rumah Ibadah.

Pada Pasal 13 Perber Menag dan Mendagri No. 8/9 Tahun 2006, disebutkan bahwa pendirian rumah ibadah didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa. Pendirian rumah ibadah ini dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan. Apabila keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa tidak terpenuhi, maka pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota/provinsi.

Pendirian rumah ibadah wajib memenuhi persyaratan administrative dan persyaratan teknis bangunan gedung. Demikian juga harus memenuhi persyaratan khusus, meliputi:

1. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah;

2. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;

3. Rekomendasi tertulis dari kantor departemen agama kabupaten/kota; dan

4. Rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.

Permohonan pendirian diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada bupati/walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadat. Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan oelh panitia.

Izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati/walikota. Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara dapat dilimpahkan kepada camat. Sebelum suart izin diterbitkan, bupati/walikota/camat harus mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor depag dan FKUB kabupaten/kota. Izin ini hanya berlaku selama 2 (dua) tahun. Adapun persyaratan untuk mendapatkan izin sementara ini, meliputi:

1. Izin tertulis pemilik bangunan;

2. Rekomendasi tertulis lurah/kepala desa;

3. Pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota; dan

4. Pelaporan tertulis kepada kepala kantor depag kabupaten/kota.

4 Tanggapan

  1. Jangan Ganggu Kerukunan Beragama DiNegeri ini
    Kerukunan beragama di Indonesia ini sudag sangat baik sekali bila dibandingkan dengan negara-negara lain, sekalipun ada agama minorotas tetapi tidak menjadi dikucilkan atau diasingkan apalagi dimusihi/diperangi dinegeri ini. Berbeda dengan negara lain bila kaum muslimin jadi kaum minorotas maka kajadiannya berbeda dengan negeri kita ini. Makanya kerukunan dan kedamainan beragama jangan diusik atau mau dipecah belah oleh orang-orang bodoh dan neokonisme.
    Toleransi dinegeri ini jangan disalah gunakan dan diterjemahkan seluas-luasnya, karena kita harus sadar bila ada dalam lingkungan masyarakat tidak lepas dari aspek sosial apalagi dengan tetangga disekitarnya. Makanya dalam memutuskan tidak bisa kita memaksakan kehendak walau memang menurut aturan itu dibenarkan, tetapi terkadang kehidupan tidak berbanding lurus semuanya dengan apa yang kita inginkan. “Intropeksi dan mawasdiri” mungkin itu yang harus kita anut bila kita ada dalam lingkungan bermasyarakat yang homogen ini. Maka perlu kita koordinasi dan bermusyawarah dengan tetangga atau masyarakat disekitarnya.
    Revuisi? mungkin itu perlu, boleh mendirikan tempat beribadat tetapi harus memenuhi syarat diantaranya:
    1. Jemaaat harus lebih dari setengahnya dari penduduk asli yang memeluluk agama tersebut
    2. Tidak boleh mendatangkan jemaat dari luar wilayah tersebut hanya untuk mencari dukungan saja.
    3. Atau boleh didirikan rumah beribadat walau kurang dari setengahnya asal ada persetujuan melebihi 75% dari masyarakat daerah tersebut.
    4. Pemerintah harus menetapkan rumah beribadat yang sudah ada dari sejak dulu dan tidak menjadi sengketa sampai sekarang.

    Jadi menurut saya permasalahnnya bukan kebebasan beragama tetapi pendirian RUMAH BERIBADAT, jadi kalau menurut pendapat saya boleh-boleh saja dimana saja diwilayah indonesia ini kita untuk berbeda agama karena sudah dilindungi oleh UU. tetapi ada tidak UU aturan pendirian rumah beribadat? mungkin itu lebih pasnya lagi pemerintah daerah lebih bisa menjabarkan lagi dari aturan tersebut, karena masing-masing daerah beda kultur dan beda kebudayaan masing-masing jadi antara daerah yang satu tidak bisa disamakan dengan daerah yang lainnya. Agama itu merupakan hubungan kita dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia, mungkin rasa panatisme itu akan sangat besar sekali, apalagi bila daerah tersebut sudah mempunyai predikak tertentu dalam agamanya.
    KITA HIDUP DALAM BERMASYARAKAT MUNGKIN ITU YANG HARUS KITA INGAT, JADI PERTANYAANYA SEPERTI APA SIKAP KITA BILA HUDUP DALAM BERMASYARAKAT INI?

    • yg jelas jangan otoriter dan sok kuasa saja …?? segala sesuatu harus dibicarakan sm yg bersangkutan …karena mendirikan rumah ibadat kalau didasari pamor dan rasa sok kuasa HARAM…!!! HUKUMNYA….!!!

      • Kita harus sadar sebagai minoritas. Memang kelihatannya menyakitkan bagi kita tapi pemerintah terkait sudah mencoba adil dalam hal keinginan anggota atau jamaah gereja untuk mendirikan gereja. Kita juga harus melihat komposisi penduduk, kan di situ ditegaskan bahwa mendirikan gereja tidak boleh yang penduduknya mayoritas bukan kaum kita. Ya fair saja lah kita ini. Coba kita koreksi diri, Kita hidup di Indonesia ini sangat bersyukur sekali karena masyarakat kita sangat toleransi terhadap agama manapun. tetapi kalau kita masih kaku untuk tetap mendirikan gereja di tempat mayoritas bukan anggota jamaah kita, ya janganlah, kita ikuti aturan dari pemerintah. Contoh: di Bali mayoritas hindu, kita juga kesulitan untuk membangun gereja. Tapi di NTT misalnya, jamaah kita mayoritas kita gampang-gampang saja mendirikan gerjeja karena memang itu peraturannya. Di negeri barat misalnya bahkan ummat lain selain kristiani juga sulit. Bukannya saya membela kaum mayoritas di negeri kita atau bukannya kita berkaca negara lain, Saya hanya ingin kita jamaah nasrani lebih fair dalam melihat kondisi sosial masyarakat kita Indonesia. Akhirnya kita lelah juga bahkan nanti kaum kita nasrani tidak simpatik lagi kepada agamanya dan akan berpaling kepada agama yang lain karena kesalahan kita. Nah lebih baiknya marilah kita bijak menyikapi masalah ini atau kalau saya pikir itu bukan suatu masalah. Yang penting kita jaga kerukunan ummat beragama karena indonesia ini negara pancasila. karena kalau kita bertengkar gara-gara agama kita indonesia akan hancur dan mudah dijajah oleh agressor. Saya salut dengan pendapat saudara Stephanus edy winarto: “Kalau gereja didirikan dengan cara curang dan buru buru pasti hancur kok”. BERSATU KITA TEGUH BERCERAI KITA RUNTUH. Cintailah Indonesia

  2. atur-atur aja lah… ga perlu repot. ga perlu khawatir. Kan indah kalau kita mau berbagi. Itu saja. Kalau gereja didirikan dengan cara curang dan buru2 pasti hancur kok. Makanya gereja Khatolik itu tidak mudah membangun gereja. sebab yang penting itu membangun umatnya bukan gerejanya. Ga perlu dirusak atau dihancurkan ekstrimis manapun akan hancur sendiri kalau ga bisa berbagi dengan sesama manusia. Semoga tindakan anarkis tetap diusut dan dibawa ke pengadilan kalau mau tetap dalam jalur hukum. Tapi kami yang menjadi korban selalu memaafkan. Salam sejahtera dari gereja Warga St.Bernadet Ciledug.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s