Politik Hukum dan Perda SI

Politik Hukum, Tipologi Nonetz, dan Perda Syariat Islam


1.Pengertian dan Pembahasan Politik Hukum

Politik hukum mengandung dua sisi yang tidak terpisahkan, yakni: sebagai arahan pembuatan hukum atau legal policy lembaga-lembaga negara dalam pembuatan hukum, dan sekaligus alat untuk menilai dan mengkritisi apakah sebuah hukum yang dibuat sudah sesuai atau tidak dengan kerangka pikir legal policy tersebut untuk mencapai tujuan negara.

Dengan pengertian-pengertian tersebut, maka pembahasan politik hukum untuk mencapai tujuan negara dengan satu sistem hukum nasional mencakup sekurang-kurangnya hal-hal berikut: (1) Tujuan negara atau masyarakat Indonesia yang diidamkan sebagaiorientasi politik hukum, termasuk panggilan nilai-nilai dasar tujuan negara sebagai pemandu politik hukum; (2) sistem hukum nasional yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu serta faktor-faktor yang mempengaruhinya; (3) perencanaan dan kerangka pikir dalam perumusan kebijakan hukum; (4) isi hukum nasional dan faktor-faktor yang mempengaruhinya; (5) pemagaran hukum dengan prolegnas dan judicial review, legislative, review, dan sebagainya (Mahfud, 2006:16).

Atau, menurut Muhadar (Muhadar, 2006:51), Politik hukum adalah Legal Policy yang akan dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah yang mencakup: Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan pembangunan, termasuk materi-materi hukum di bidang pertanahan; juga bagaimana pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegakan supremasi hukum, sesuai fungsi-fungsi hukum, fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Dengan kata lain, Politik Hukum mencakup proses pembangunan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan peranan, sifat dan kearah mana hukum akan di bangun dan ditegakkan (Muhadar, 2006:51).

2.Tujuan Negara

Politik hukum merupakan arah pembangunan hukum yang berpijak pada sistem hukum nasional untuk mencapai tujuan dan cita-cita negara atau masyarakat bangsa. Hukum di Indonesia harus mengacu pada cita-cita masyarakat bangsa, yakni tegaknya hukum yang demokratis dan berkeadilan sosial. Pembangunan hukum harus ditujukan untuk mengakhiri tatanan sosial yang tidak adil dan menindas hak-hak asasi manusia; dan karenanya politik hukum harus berorientasi pada cita-cita negara hukum yang didasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan berkeadilan sosial dalam satu masyarakat bangsa Indonesia yang bersatu, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 (Nusantara, 1988:20).

Dalam konteks politik hukum jelas bahwa hukum adalah alat yang bekerja dalam sistem hukum tertentu untuk mencapai tujuan negara atau cita-cita masyarakat Indonesia. Tujuan negara kita, bangsa Indonesia, adalah membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Secara definitif, tujuan negara kita tertuang di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang meliputi: (1) melindungisegenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan negara ini didasarkan pada lima dasar negara (Pancasila), yaitu: ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusian yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat/kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila inilah yang memandu politik hukum nasional dalam berbagai bidang (Mahfud, 2006:16-17).

3.Prinsip Cita Hukum (rechtsidee)

Hukum sebagai alat untuk mencapai Tujuan Negara, selain berpijak pada lima dasar (Pancasila), juga harus berfungsi dan selalu berpijak pada empat prinsip cita hukum (rechtsidee), yakni:

1.3.1 melindungi semua unsur bangsa (nation) demi keutuhan (integrasi).

1.3.2 mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan.

1.3.3 mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (nomokrasi)

1.3.4 menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban dalam hidup beragama (Tanya, 2006).

Empat prinsip cita hukum tersebut haruslah selalu menjadi asa umum yang memandu terwujudnya cita-cita dan tujuan negara, sebab cita hukum adalah kerangka keyakinan (belief framework) yang bersifat normatif dan konstitutif. Cita hukum itu bersifat normatif karena berfungsi sebagai pangkal dan prasyarat ideal yang mendasari setiap hukum positif, dan bersifat konstitutif karena mengarahkan hukum dan tujuan yang hendak dicapai oleh negara (Mahfud, 2006:18).

4.Sistem Hukum Nasional

Berdasarkan cita-cita masyarakat yang ingin dicapai yang dikristalisasikan di dalam tujuan negara, dasar negara, dan cita-cita hukum, maka diperlukan sistem hukum nasional yang dapat dijadikan wadah atau pijakan dan kerangka kerja politik hukum nasional. Dalam hal ini, pengertian tentang sistem hukum nasional Indonesia atau sistem hukum Indonesia perlu dikembangkan.

Sistem adalah kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang satu dengan yang lain saling bergantung untuk mencapai tujuan tertentu. Banyak yang memberi definisi tentang istilah sistem ini. Ada yang mengatakan bahwa sistem adalah keseluruhan yang terdiri dari banyak bagian atau komponen yang terjalin dalam hubungan antara komponen yang satu dengan yang lain secara teratur. Sedangkan hukum nasional adalah hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan, dasar, dan cita hukum suatu negara. Dalam konteks ini, hukum nasional Indonesia adalah kesatuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibangun untuk mencapai tujuan negara yang bersumber pada Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945. sebab, di dalam Pembukaan dan Pasal-pasal UUD itulah terkandung tujuan, dasar, dan cita hukum Indonesia. Di dalamnya terkandung nilai-nilai khas budaya bangsa Indonesia yang tumbuh dan berkembang dalam kesadaran hidup bermasyarakat selama berabad-abad.

Dengan demikian, sistem hukum nasional Indonesia adalah sistem hukum yang berlaku diseluruh Indonesia yang meliputi semua unsur hukum (seperti isi, struktur, budaya, sarana, peraturan perundang-undangan, dan semua sub unsurnya) yang antara yang satu dengan yang lain saling bergantungan dan yang bersumber dari Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945. (Mahfud, 200620-21; Hartono, 1991:64).Menurut Soerjono Soekanto,

Masalah-masalah yang dipersoalkan dalam sistem hukum mencakup lima hal, yaitu: (1) Elemen atau unsur-unsur sistem hukum; (2) Konsistensi sistem hukum; (4) pengertian-pengrtian dasar sistem hukum; dan (5) kelengkapan sistem hukum. (Soekanto, 1983).

5.Kerangka Dasar/Pijakan Politik Hukum

Politik Hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian cita-cita dan tujuan. Dengan arti ini, maka politik hukum nasional harus berpijak pada kerangka dasar, sebagai berikut (Mahfud, 2006: 31):

1.4.1Politik hukum nasional harus selalu mengarah pada cita-cita bangsa, yakni masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

1.4.2 Politik hukum nasional harus ditujukan untuk mencapai tujuan negara, yakni: (a) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, (b) memajukan kesejahteraan umum, (c) mencerdaskan kehidupan bangsa, (d) melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

1.4.3 politik hukum harus dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, yakni: (a) berbasis moral agama, (b) menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia tanpa diskriminasi, (c) mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan semua ikatan primordialnya, (d)meletakkan kekuasaan dibawah kekuasaan rakyat, (e) membangun keadilan sosial.

1.4.4 agak mirip dengan butir 3, jika dikaitkan dengan cita hukum negara Indonesia, politik hukum nasional harus dipandu oleh keharusan untuk; (a) melindungi semua unsur bangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa yang mencakup ideologi dan teritori, (b) mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan kemasyarakat, (c) mewujudkan demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum), (d) menciptakan toleransi hidup beragama berdasar keadaban dan kemanusian.

1.4.5Untuk meraih cita dan mencapai tujuan dengan landasan dan panduan tersebut maka sistem hukum nasional yang harus dibangun adalah sistem hukum Pancasila, yakni sistem hukum yang mengambil atau memadukan berbagai nilai kepentingan, nilai sosial, dan konsep keadilan ke dalam satu ikatan hukum prismatik dengan mengambil unsur-unsur baiknya.

2. Tipologi Nonetz

Tipologi Philippe Nonetz dan Philip Selznick tentang bentuk-bentuk legal ordering: Repressive law, Autonomous law, Responsive law. terpaksa mengakui bahwa dalam satu sistem hukum ada dua kemungkinanwajah hukum: pertama, Sistem hukum dapat bersifat menindas, dan hukum sering membatasi dan kaku; kedua, Hukum dapat merupakan suatu saranauntuk merealisasikan kebebasan dan persamaan, menjadikan para politisi tunduk kepada asas-asas hukum. Ada tiga tipe keadaan hukum dalam masyarakat:

5.1Repressive

Hukum yang mengabdi kepada kekuasaan dan tertib sosial yang represif, artinya banyak menggunakan paksaan tanpa memikirkan kepentingan yang ada pada rakyat.

Karakteristik :

ÆInstitusi-institusi hukum langsung terbuka bagi kekuasaan politik, hukum di identifikasikan dengan negara.

ÆPerspektif resmi mendominasi segalanya.

ÆKepentingan bagi rakyat untuk mendaatkan keadilan memperoleh perlindungan apabila keadilan semacam itu ada, adalah terbatas.

ÆBadan-badan khusus, misalnya, polisi, menjadi pusat-pusat kekuasaan yang bebas.

ÆHukum dan otoritas resmi dipergunakan untuk menegakkan konformitas kebudayaan.

5.2 Autonomous

Hukum otonom berorientasi pada pengawasan kekuasaan represif artinya hukum otonom merupakan antitesis dari hukum represif.

Karakteristik :

ÆPenekanan pada aturan-aturan hukumsebagai upaya utama mengawasi kekuasaan resmi.

ÆAdanya pengadilan yang dapat didatangi secara bebas tanpa manipulasi kekuasaan politik dan ekonomi.

ÆKelemahan : Perhatian terlalu besar terhadap aturan-aturan dan kepantasan prosedural mengakibatkan peranan hukum semakin sempit; Keadilan prosedural dapat menjadi pengganti keadilan substantif; Penekanan atas kepatuhan terhadap hukum, melahirkan pandangan tentang hukum sebagai sarana kontrol sosial, mengembangkan suatu mentalitas hukum diantara rakyat, mendorong ahli hukum mengadopsi sifat konservatif.

5.3 Responsive

Sikap responsif dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial. (Satjipto Rahardjo, menyebut lebih peka terhadap masyarakat). Karakteristik: Pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan; Pentingnya kerakyatan baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya.

5.4 Tipe Yang Paling Relevan untuk rujukan adalah tipe hukum responsif, karena:

ÆProses pembuatannya bersifat partisipatif.

ÆDilihat dari segi fungsinya, maka hukum yang berkarakter responsif bersifat aspiratif, artinyamemuat materi secara umum sesuai dengan aspirasi yang dilayani (dipandang sebagai kristalisasi dari kehendak masyarakat).

ÆDari segi penafsiran, memberi peluang sedikit kepada pemerintah untuk membuat penafsiran melalui peraturan pelaksanaan.

Kesimpulan

Politik hukum mengandung dua sisi yang tidak terpisahkan, yakni: sebagai arahan pembuatan hukum atau legal policy lembaga-lembaga negara dalam pembuatan hukum, dan sekaligus alat untuk menilai dan mengkritisi apakah sebuah hukum yang dibuat sudah sesuai atau tidak, dengan kerangka pikir legal policy tersebut untuk mencapai tujuan negara.

Analisis secara mendalam topik Politik Hukum dan Perda-Perda Bias Agama (Syariat Islam) di bumi pancasila, belum dilakukan secara mendalam, masih perlu metodologis untuk menganalisisnya secara mendalam. Kendati belum mendalam, namun ada beberapa hal, sebagai gambaran awal, yang dapat disimpulkan berhubungan dengan tatanan Politik Hukum Nasional kita, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya.

1. Dari segi Hakikat Peraturan Daerah, Perda Bias Syariat Islam: menyalahi hierarki peraturan perundang-undangan, menyalahi eksistensi perda, dan mengabaikan prinsip pijakan perda, yang tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi (misalnya, kebebasan beragama di dalam UUD 1945).

2. Perda Bias Syariat Islam tidak sejalan dengan cita-cita dan tujuan Negara, yang hendak menegakkan keadilan sosial, menegakkan hak-hak asasi manusia, menegakkan persatuan tanpa diskriminasi (agama, gender, dll).

3. Perda Bias Syariat Islam mengancam prinsip cita hukum (rechtsidee) mengenai perlindungan terhadap semua unsur bangsa demi keutuhan/integrasi.

4. Perda ini tidak sejalan dengan sistem hukum nasional Indonesia, dimana kesatuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibangun untuk mencapai tujuan negara, seharusnya selalu bersumber pada Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945.

5. Perda ini mengancam kerangka dasar/pijakan politik hukum kita, karena bias perda menciptakan in-toleransi hidup beragama yang berdasar keadaban dan kemanusiaan.

6. berdasarkan tiopologi Nonetz, perda bias syariat Islam dapat dikategorikan Repressive, karena hukum dan otoritas resmi (formalisasi-sweeping) dipergunakan.

7. Politik Hukum Indonesia Mencari Arah (?). Arah Hukum kita seharusnya sudah jelas, yakni, terletak pada tujuan negara, dasar negara, pada cita-cita hukum, maupun pada pijakan/dasar Politik Hukum kita. Namun, kebangkitan Islam Politik dengan mengusung “syariat Islam” jelas sangat mencemaskan, tidak hanya bagi non-muslim, tetapi juga bagi Islam Kultural. Kita setuju, bahwa semua umat beragama di Indonesia wajib, bahkan sudah hakikatnya, melaksanakan syariat/ketentuan/hukum agamanya masing-masing, secara interen, tanpa harus diperdakan (menjadi hukum positif negara).

Kepustakaan

Buku:

Amiroeddin Syarif, 1987. Perundang-undangan: Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya, Jakarta: Bina Aksara.

Bagir Manan, 1992. Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Jakarta: Ind-Hill.Co.

Bagir Manan, 2001.Menyongsong Fajar Otonomi Daerah.Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII.

Gaffar, Afan, 1992.Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hartono, Sunaryati,1991.Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Bandung: Alumni.

Hazairin, 1981. Hukum Islam dan Masyarakat.Jakarta: Bulan Bintang.

Indonesia, Undang-undang Dasar 1945 (sebelum Perubahan), Ps. 18.

Irawan Soejito, 1983. Teknik Membuat Perda, Jakarta: Bina Aksara.

Mahfud MD, 1998.Politik Hukum di Indonesia.Jakarta: LP3ES.

Mahfud MD, 2006.Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, cetakan pertama 2006.

Muhadar . 2006. Viktimisasi Kejahatan di Bidang Pertanahan. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

Nusantara, Abdul Hakim G., 1998.Politik Hukum Indonesia.Jakarta: Yayasan LBH Indonesia.

Podgorecki, Adam & Whelan, C.J. (ed.),1987, Pendekatan Sosiologis terhadap Hukum,Jakarta: Bina Aksara.

Salman, R. Otje, 1992.Sosiologi Hukum. Suatu Pengantar.Bandung: Armico.

Soekanto, Soerjono,1986.Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum,Bandung: Alumni. Cetakan keempat.

Soekanto, Soerjono, 1983.Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, Jakarta: UI Press.

Soedjono D., Pokok-pokok Sosiologi sebagai Penunjang Studi Hukum, Bandung: Alumni, 1982.

Tim Redaksi Fokusmedia, 2004, Undang-undang Otonomi Daerah. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undangNo.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Bandung: FOKUSMEDIA, Cetakan pertama.

UUD 1945 sesudah Perubahan, Pasal 18.

________, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Op.cit., Ps. 7 dan penjelasan.

———–, Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, UU No.5, LN No.38 Th 1974, TLN. No.3037, Ps.38.

————-, Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, UU No.22, LN No.60 Tahun 1999, TLN No.3839, Ps.69 dan Ps.70.

Zainuddin, Ali, 2006. Sosiologi Hukum.Jakarta: Sinar Grafika Offset, cetakan pertama.

Makalah/tulisan lepas:

Tanya, Bernard L.2006,“Judicial Review dan Arah Politik Hukum, sebuah Perspektif”, makalah untuk Seminar tentang Judicial Review dan Arah Politik Hukum di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 17 April 2006.

Zakaria Ngelow, “Perda Berbasis Syariat Islam di Sulawesi Selatan”;

Lembaran Draft Infokom PGI, “Perda-perda Syariat dari Aceh sampai Mataram;

Sudarto dkk, “Perda-perda Syariat Islam di Sumetera Barat”;

Rumadi: “Rubrik Taswir. Jalan Lain Menuju Negara Islam?”;

Marko Mahin, “Perda Syariat Islam di Kota Banjarmasin”;

Executive Summary, “Riset Aksi Peta dan Problem Penerapan Syariat Islam di Kalimantan Selatan”;

Majalah Gatra: “Negeri Syariah Tinggal Selangkah”, “Gelora Syariah Mengepung Kota”.

Majalah Berita Oikumene, “Gereja ‘Melirik’ Perda-perda Bias Agama”, “Perda Bersyriat Islam”; “Mengkritisi Perda Bernuansa Syariat Islam Versus HAM dan Pancasila”;

Majalah Reformata: “Indonesia Dikepung Perda Bernuansa Agama”, “Kristen di Daerah Syariah”;

Kompas, 14/6/06).

Tempo edisi 7/XXXV/19-25 Juni 2006

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s