Analisis Perda Bulukumba

Analisis Dasar Hukum Perda Nomor 06 Tahun 2003 Kab. Bulukumba

Dasar hukum Perda Nomor 06 Tahun 2003 tentang “Pandai Baca Alquran bagi Siswa dan Calon Pengantin dalam Kabupaten Bulukumba”, adalah sebagai berikut:

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 200 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Pemerintah Tk. II Bulukumba (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 1 Seri D).

 

Ada sembilan dasar hukum yang digunakan untuk melegitimasi Perda No. 06 Tahun 2003. Dalam pembuatan produk hukum, dasar hukum dìawali dengan kata “mengingat”. Pada bagian inì perlu dimuat pula jika ada peraturan perundang-undangan yang memerintahkan produk hukum itu atau yang mempunyai kaitan langsung dengan materi yang akan diatur. Dasar Hukum dapat dibagi 2 (dua) yaitu: landasan yuridis kewenangan membuat produk-produk hukum; dan landasan yuridis materi yang diatur. Yang dapat dipakai sebagai dasar hukum hanyalah jenis peraturan perundang-undangan yang tingkat derajatnya sama atau lebih tinggi dari produk hukum yang akan dibuat. Keputusan yang bersifat penetapan, instruksi dan surat edaran tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum, karena ketiga jenis keputusan tersebut tidak masuk jenis peraturan perundang-undangan. Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut sama tingkatannya, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun pembentukannya, atau apabila peraturan perundang-undangan itu dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan nomor urutan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut. Penulisan dasar hukum (UU, PP, Keppres, dan Perda) harus lengkap dengan Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara, Lembaran Daerah, dan Tambahan Lembaran Daerah (kalau ada).

Dari sembilan dasar hukum Perda No. 06 Tahun 2003 tentang pandai baca Alquran bagi siswa dan calon pengantin dalam Kabupaten Bulukumba, semuanya berhubungan dengan landasan yuridis kewenangan pemerintah daerah dalam membuat Perda. Sedangkan landasan yuridis materi Perda tidak dicantumkan. Dasar hukum Perda ini seharusnya juga mencantumkan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan siswa dan calon pengantin.

Perda No. 06 Tahun 2003 menentukan kewajiban bagi siswa dan calon nikah. Seorang siswa tidak dapat dipisahkan dari pendidikan dan sekolah. Demikian juga dengan calon pengantin berhubungan dengan institusi lain, terutama institusi keagamaan. Secara umum ada beberapa asas atau dasar supaya peraturan perundang-undangan berlaku dengan baik dan efektif, dalam arti bahwa peraturan perundang-undangan tersebut berlaku dengan baik (sempurna) dan efektif dalam teknik penyusunannya. Ada 3 (tiga) asas pemberlakuan peraturan perundang-undangan, yakni: asas yuridis, asas filosofis, asas sosiologis. Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan merupakan hal lain yang tidak mempengaruhi keberlakuan peraturan perundang-undangan, namun menyangkut baik atau tidaknya rumusan suatu peraturan perundang-undangan.

Asas filosofis peraturan perundang-undangan adalah dasar yang berkaitan dengan dasar filosofis/ideologi negara, dalam arti bahwa peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara sungguh-sungguh nilai-nilai (citra hukum) yang terkandung dalam Pancasila. Setiap masyarakat mengharapkan agar hukum itu dapat menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan.

Asas sosiologis peraturan perundang-undangan adalah dasar yang berkaitan dengan kondisi/kenyataan yang hidup dalam masyarakat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan yang telah dibuat diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya-laku secara efektif. Peraturan perundang-undangan yang diterima oleh masyarakat secara wajar akan mempunyai daya laku yang efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengarahan institusional untuk melaksanakannya.

Dasar hukum yang digunakan dalam Perda No. 06 Tahun 2003, seharusnya menunjukkan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan produk hukum itu atau yang mempunyai kaïtan langsung dengan materi yang akan diatur. Dasar hukum tersebut dibagi 2 (dua) yaitu: landasan yuridis kewenangan membuat produk-produk hukum; dan landasan yuridis materi yang diatur.

Berikut ini merupakan analisis terhadap dasar hukum yang digunakan Perda No. 06 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Tulis Alquran bagi Siswa dan Calon Pengantin dalam Kabupaten Bulukumba.

1. Undang-Undang

1.1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822).

Undang-undang ini jelas mengatur tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten di Sulawesi Selatan. Kabupaten Bulukumba dibentuk berdasarkan UU No. 29 Tahun 1959. Jadi undang undang ini khusus berhubungan dengan pembentukan atau wilayah otonom Kabupaten Bulukumba. Undang-undang dapat menjadi dasar hukum atau landasan yuridis kewenangan pemerintah daerah dalam membuat peraturan daerah. Namun, undang-undang tersebut tidak dapat menjadi landasan yuridis materi yang mewajibkan pandai baca tulis Alquran bagi siswa dan calon pengantin.

1.2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini merupakan peraturan yang mengatur otonomi daerah sebagai hasil dari adanya reformasi. Undang-undang ini sudah tidak berlaku lagi karena diganti dengan UU. No. 32 Tahun 2009. Dari segi kewenangan pemerintah daerah membuat Perda, UU. No. 32 Tahun 2009 memang memberikan kewenangan tertentu.

Bila kita memperhatikan bagian yang disebut dalam UU No. 22 Tahun 1999 maupun UU No. 32 tahun 2004, urusan agama dimasukkan sebagai urusan pemerintahan pusat. Pasal 10 Ayat (3) Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah meliputi: a. politik luar negeri; b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e. moneter dan fiskal nasional; dan f. agama. Di dalam Penjelasan UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 10f, mengenai urusan agama dijelaskan bahwa:

“Yang dimaksud dengan urusan agama, misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan dan sebagainya; dan bagian tertentu urusan pemerintah lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada daerah.

Khusus dibidang keagamaan sebagian kegiatannya dapat ditugaskan oleh pemerintah kepada daerah sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan daerah dalam menumbuh-kembangkan kehidupan beragama”.

 

Pada pasal 14 diatur urusan wajib dan pilihan yang dapat menjadi kewenangan pemda. Khusus mengenai urusan yang bersifat pilihan disebutkan bahwa (2) Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Dalam penjelasan Pasal 14 ayat (2) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “urusan pemerintah yang secara nyata ada” dalam ketentuan ini sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi yang dimiliki antara lain pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata. Urusan yang langsung berhubungan dengan keagamaan tidak ada disebut.

Urusan pendidikan merupakan salah satu kewenangan daerah, namun kewajiban bagi siswa untuk dapat menyelesaikan studi telah diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya, penilaian hasil belajar oleh pemerintah mengenai kelulusan siswa, telah diatur dalam Pasal 66 dan Pasal 72 PP. No.19 Tahun 2005. Adanya ketentuan Perda No. 06 Tahun 2003 pada Pasal 3 ayat (1) “Setiap Siswa SD, SLTP dan Siswa SLTA yang akan menamatkan jenjang pendidikan wajib pandai baca Alquran dengan baik dan benar”, ini melampaui kewenangan pemerintah daerah. Dikatakan melampaui kewenangan pemerintah daerah karena kewajiban atau syarat kelulusan siswa telah diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 dan PP No. 19 Tahun 2005.

Kemudian, soal kewajiban bagi calon pengantin, ini merupakan urusan keagamaan, seperti yang disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974. Disamping itu, Buku I (Pertama) Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan, tidak mencantumkan adanya kewajiban pandai baca Alquran bagi calon nikah. Perda ketentuan wajib pandai baca Alquran bagi siswa dan calon pengantin, dapat dikatakan adanya kekurangsesuaian dengan UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan.

1.3 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)

Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 ini tidak berlaku lagi, karena diganti dengan UU No. 33 Tahun 2004. Kedua undang-undang ini mengatur mengenai perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah. Bila kita mencermati UU No. 25 Tahun 1999, maupun UU 33 Tahun 2004, maka jelaslah bahwa tidak ada hubungan langsung dengan Perda No. 06 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Alquran bagi Siswa dan Calon Pengantin dalam Kabupaten Bulukumba.

1.4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).

Pencantuman UU No. 28 Tahun 1999 sebagai dasar hukum Perda No. 06 Tahun 2003 Kabupaten Bulukumba ini dapat dimengerti dari segi fungsi atau harapan adanya Perda ini. Harapan mulia yang terkandung dalam ketentuan pandai baca Alquran adalah untuk meningkatkan ketakwaan, akhlak mulia dari siswa dan calon pengantin. Dengan akhlak mulia seperti ini, maka diharapkan tidak akan ada lagi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Persoalannya adalah kita tidak membahas Perda dari segi fungsi Perda itu. Fokus kita adalah dasar hukum Perda. Sementara UU No. 28 Tahun 1999 tidak ada mencantumkan kewenangan pemerintah daerah dan tidak memerintahkan pemerintah daerah untuk membuat Perda yang mengatur ketentuan pandai baca tulis Alquran.

2. Peraturan Pemerintah

2.1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953)

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000, sebagai penjabaran dari UU No. 25 Tahun 1999, juga tidak memiliki hubungan langsung dengan kewenangan pemerintah daerah untuk mewajibkan siswa dan calon pengantin pandai baca Alquran. Tetapi, dari sudut kewenangan membuat Perda, ada hubungan antara Perda No. 06 Tahun 2003 dengan PP. No. 25 Tahun 2005.

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan pemerintah ini khusus mengatur organisasi perangkat daerah. Sedangkan urusan pandai baca Alquran, dalam Perda No. 06 Tahun 2003 berhubungan dengan pendidikan dan perkawinan. Substansi Perda mengatur ketentuan pandai baca Alquran bagi siswa dan calon pengantin tidak memiliki hubungan langsung dengan PP No. 8 Tahun 2003. PP No. 8 Tahun 2003 hanya memiliki hubungan dalam rangka penyusunan Raperda, drafting Perda, bukan substansi Perda. Hubungan Perda No. 06 Tahun 2003 dengan PP. No. 8 Tahun 2003 terletak pada perangkat daerah yang mengawasi atau menegakkan Perda yang dibentuk.

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 200 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022).

Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 ini merupakan penjabaran UU No. 29 Tahun 1999. Peraturan pemerintah ini mengatur soal perimbangan keuangan pusat dan daerah, termasuk mengatur pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, pembagian hasil, dan lain-lain. Peraturan pemerintah ini tidak memberikan dasar kewenangan maupun dasar hukum yang memerintahkan untuk membuat ketentuan pandai baca Alquran di daerah.

3. Keputusan Presiden

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden.

Keppres No. 44 Tahun 1999 ini telah dibaharui melalui UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Keppres ini intinya membahas mengenai teknik penyusunan setiap produk hukum, termasuk Perda, yang pada umumnya disusun dalam suatu kerangka dengan bentuk struktural tertentu. Keppres ini tidak berhubungan dengan substansi Perda yang mengatur ketentuan pandai baca Alquran bagi Siswa dan Calon Pengantin dalam Kabupaten Bulukumba, tetapi berhubungan dengan dasar-dasar, teknik, dan struktur Perda. Ada kaitan dengan prosedur, tata cara, dan mekanisme pembentukan Perda.

 

4. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Pemerintah Tk. II Bulukumba (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 1 Seri D).

Perda No. 05 Tahun 1988 ini, pada dasarnya berhubungan dengan upaya penegakan disiplin para pegawai negeri sipil dalam Kabupaten Bulukumba. Relevansi Perda ini dengan Perda No. 06 Tahun 2003, kemungkinan dimaksudkan untuk mempertegas pengawasan para guru sekolah dan pegawai pencatat nikah. Namun Perda ini juga tidak dapat menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam mewajibkan para siswa dan calon nikah pandai baca Alquran. Pelaksanaan Perda perlu diawasi secara preventif maupun represif.

Dasar hukum Perda bila dihubungkan dengan substansi perda, seharusnya mencantumkan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional karena menyangkut siswa, dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena substansi Perda menyangkut calon nikah. Pandai baca Alquran (kitab suci umat Islam) merupakan hakikat mulia dari kaum muslim. Sebagai hakikat, maka kata “wajib” tidak diperlukan. Apalagi bila diaturwajibkan melalui Perda. Yang berhak menegaskan “wajib” berhubungan Alquran sebagai kitab suci umat Islam adalah institusi agama Islam sendiri, bukan pihak institusi luar, seperti pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum yang digunakan dalam pembentukan Perda no 6 Tahun 2003 Kabupaten Bulukumba kurang kuat. Kurang kuat karena kurang memenuhi ketentuan UU No. 10 Tahun 2004 mengenai dasar hukum yang memuat dasar kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan Perda tersebut (Lampiran UU 10/24: B.4. Nomor 26).

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s