Gereja dan Politik

Politik adalah seni kemungkinan yang bertujuan mengatur negara supaya warganya sejahtera. Pengertian ini saya dasarkan dari istilah Yunani: polites (warga negara/kota), Yer.29:7, dan UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Politik seringkali bercitra negatif karena dianggap bahwa orientasi politik hanyalah kekuasaan semata, yang ujung-ujungnya duit (uud). Kekuasaan mesti diartikan “mengatur”. Mengatur negara/daerah supaya rakyatnya sejahtera. Bukan hanya legislatif/eksekutif yang sejahtera, tetapi semua warga negara/daerah.

Secara teologis, Gereja (ekklesia) adalah persekutuan umat percaya kepada Yesus Kristus, secara pribadi maupun kelompok. Jadi, gereja adalah manusianya, bukan gedungnya atau organisasinya. Gereja sebagai manusia, baik secara individual maupun secara bersama, pada dasar kehidupannya selalu mempunyai dimensi sosial dan politis.

Secara sosial politik, gereja adalah kelompok masyarakat Kristen. Sebagai kelompok, maka secara sosial politik, gereja merupakan salah satu kekuatan politis. Ini dapat kita saksikan ketika terjadi pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Para calon legislatif atau calon kepala daerah senantiasa berusaha mendekati gereja, bahkan memberikan sumbangan kepada gereja. Sayangnya, gereja sebagai kekuatan politis hanya terasa pada masa pemilu/pilkada. Gereja seharusnya menyadari potensinya sebagai kekuatan sosial politik yang cukup disegani. Kesadaran ini dapat mendorong gereja turut aktif pula memberikan sarannya untuk pembangunan.

Umumnya gereja baru bersuara ketika terjadi ketidakadilan atau ketika ada peraturan yang telah diputuskan, dan dalam peraturan itu dianggap tidak adil atau bahkan merugikan gereja. Gereja sebagai kelompok masyarakat Kristen perlu turut memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah. Hak partisipasi masyarakat ini dijamin dalam Pasal 53 UU No. 10 Tahun 2004 dan Pasal 139 UU No. 32 Tahun 2004. Lebih baik gereja secara proaktif menyuarakan suara kenabiannya dengan cara turut berpartisipasi memberikan masukan dalam perencanaan dan pembahasan suatu peraturan yang di dalamnya mengatur kehidupan masyarakat, termasuk kehidupan beragama. Kesulitan psikologis, seperti minority complex, sehingga tidak independen menyatakan suara kenabian, tidak boleh menghalangi kita menyatakan kebenaran. Gereja mestinya turut mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintahan demi kesejahteraan rakyat, termasuk kesejahteraan dalam agama. Ketika gereja turut mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintahan, berarti gereja telah berpolitik.

Gereja, secara sosial politik, merupakan kekuatan yang sangat strategis untuk mengusahakan kesejahteraan kota/daerah. Perintah Tuhan kepada Yermia agar mengusahakan kesejahteraan kota merupakan perintah kepada gereja juga. Istilah mengusahakan, tidak hanya berhubungan dengan etos kerja tinggi dan menjaga kedamaian, tetapi juga turut sebagai pengatur. Menjadi pengatur, berarti memiliki wewenang atau kekuasaan. Kewenangan mengatur, dalam sistem kenegaraan kita pasca reformasi 2008, terutama melalui legislatif dan eksekutif. Legislatif dan eksekutif ini dilahirkan dari politik. Karena itu, gereja secara organisasi, perlu juga melakukan pembinaan politik kepada warganya, termasuk terlibat dalam politik yang bertujuan mensejahterakan kota/negara secara utuh, tanpa diskriminasi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s