Kecurangan Pemilu 2009: Sangat Menyedihkan

Kecurangan Pemilu 2009: Sangat Menyedihkan

Pemilu 2009 sangat menyedihkan. Kekuasaan dan uang menciderai pesta demokrasi 2009. Pemilu 2009 bagai jual beli di pasar gelap. Sepantasnya, pemilu 2009 diberi catatan tinta MERAH. Perlukah pemilu 2009 ditolak? Kecurangan pemilu 2009 serasa bermain di depan mata. Pelaku dan modus kecurangannya juga sangat variatif. Beberapa permasalahan yang berindikasi kecurangan, yaitu:

1. Kekacauan Daftar Pemilih Tetap (DPT): belum cukup umur masuk DPT; terdaftar ganda; telah pindah; telah meninggal; dan tidak terdaftar DPT padahal sudah terdaftar pada DCS

2. Saat Pemilihan – ada caleg yang tidak ada namanya dalam Surat Suara (caleg PPP dapil 1 Makassar)

– ada caleg yang nomor urutnya tiba-tiba berubah dalam Surat Suara (sda)

– ada Surat Suara yang tertukar dengan dapil lain (dapil Sulsel 2 di TPS Dapil Sulsel 1)

– ada KPPS yang mengintiminasi pemilih (Pangkep, Sulsel)

– tidak terdaftar tapi gunakan undangan memilih orang lain

– ada Surat Suara yang telah dicontreng, bukan oleh pemilih yang berhak

– ada pemilih terdaftar di DPT tapi tidak menerima undangan memilih

– ada pemilih yang mencontreng lebih dari dua kali

3. Sesudah Pemilu/Rekapitulasi

– adanya KPPS menghilangkan suara parpol

– adanya KPPS memindahkan suara parpol ke parpol lain

– adanya KPPS yang tidak memberitakan berita acara dan sertifikat hasil pemilu kepada saksi

– adanya mark-up penggelembungan suara oleh KPPS dan Lurah (Jeneponto)

Penggelumbungan suara sesudah pemilu sangat penting diperhatikan. Kasus penggelumbungan suara di Jeneponto (Sulsel) disinyalir melibatkan Ketua PPS, Lurah, dan Camat. Ketua PPS Panaikang Jeneponto mengaku mengubah berita acara pemungutan suara atas perintah Lurah Panaikkang Jeneponto. Sementara Lurah itu mengaku mengubah atas perintah Camat Binamu Jeneponto. Ini pelanggaran Pasal 298 UU Pemilu dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda Rp. 500 juta sampai 1 miliar. Tidak tanggung-tanggung, ada 6 partai yang suaranya digelembungkan: caleg Partai demokrat dari 10 menjadi 70 suara, caleg Golkar dari 9 menjadi 99, caleg PKPB dari 18 menjadi 78, caleg PPDI dari 18 menjadi 78, caleg Patriot dari 3 menjadi 31, dan caleg PKNU dari 2 menjadi 51 suara (Fajar, 16-4-2009). Ini baru satu kasus yang terungkap. Bayangkan, bila ratusan ribu TPS di tempat lain terjadi penggelembungan atau penghilangan suara. Hal ini mudah terjadi apabila TPS dimana para saksi sangat kurang, bahkan tidak ada, atau jika ada saksi itu disuap untuk tutup mulut.

Selain itu, ada istilah serangan fajar dan penggunaan BLT untuk mempengaruhi memilih partai tertentu. Ada kepala desa menjadi tim sukses caleg dan mengajak warga memilih caleg tertentu ketika sedang membagi beras miskin kepada masyrakat.

Panwaslu Sulsel (Fajar, 16-4-2009) menyatakan bahwa pelanggaran pemilu 2009 berjumlah 116 kasus, terdiri dari pelanggaran administrasi 88 kasus dan pelanggaran pidana 28 kasus. Ini belum termasuk laporan 1 kasus dari Pare-pare, 3 dari Jeneponto, dan 1 dari Luwu Utara. Banyaknya pelanggaran ini membuat Panwaslu Sulsel merekomendasikan pemilu ulang di daerah pemilihan I Makassar dan dapil III Luwu Utara.

Siapa bertanggungjawab?

Penanggungjawab atas point pertama, masalah DPT, adalah KPU dan Pemerintah. Pasal 32 UU No.10 Tahun 2008 (UU Pemilu) menyatakan: (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan data kependudukan; (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah tersedia dan diserahkan kepada KPU paling lambat 12 (dua belas) bulan sebelum hari/tanggal pemungutan suara. Kemudian Pasal 36 UU Pemilu menegaskan bahwa (1) Daftar pemilih sementara disusun oleh PPS berbasis rukun tetangga atausebutan lain. Pada Pasal 33 UU Pemilu disebutkan (1) KPU kabupaten/kota menggunakan data kependudukan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih; (2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak memilih; (3) Dalam penyusunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPU kabupaten/kota dibantu oleh PPS. Pemutakhiran Data Pemilih ditegaskan dalam Pasal 34 UU Pemilu: (1) KPU kabupaten/kota melakukan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dari Pemerintah dan pemerintah daerah; (2) Pemutakhiran data pemilih diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya data kependudukan; (3) Dalam pemutakhiran data pemilih, KPU kabupaten/kota dibantu oleh PPS dan PPK. Jadi, jelas siapa yang bertanggungjawab atas permasalahan DPT yang turut mempengaruhi kualitas pesta demokrasi kita.

Sedang masalah point 2 (saat memilih) dan 3 (rekapitulasi) dipertanggungjawabkan oleh oknum caleg, pejabat yang terlibat, PPS, PPK, KPU, dan pemerintah, yang melakukan atau membiarkan pelanggaran, atau melalaikan tanggung jawab pemilu.

Kualitas Pemilu 2009 sangat rendah. Sikap kejujuran masih begitu lemah, atau diperlemah oleh ambisi kekuasaan dan uang. Agaknya, kita harus intropeksi diri, benarkah masyarakat kita lebih religius dari negara-negara Barat yang sering disebut “kafir”?

Satu Tanggapan

  1. semoga kecurangan demikian tdk terjadi pada pemilu kada toraja utara

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s