Klasifikasi Peraturan: Perintah, Larangan, dan Dizinkan

Klasifikasi Peraturan: Perintah, Larangan, dan Dizinkan

(UU No. 32 Tahun 2004, Perpu No. 3 Tahun 2005/UU No. 8 Tahun 2005)

I.    Klasifikasikan Peraturan (pasal/ayat) sebagai Perintah, terhadap siapa diperintahkan, apa yang diperintahkan, di mana dan kapan diperintahkan?

1.1   Pasal/ayat sebagai Perintah: Pasal 5:1-5

1.2   Siapa yang diperintahkan: Mendagri, Kepala Daerah, dan DPRD.

1.3   Apa yang diperintahkan: syarat-syarat pembentukan daerah, persetujuan DPRD dan Kepala Daerah, serta rekomendasi Mendagri.

1.4   Di mana dan kapan diperintahkan: di daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), pada saat proses pembentukan daerah.

 

2.1 Pasal/ayat sebagai Perintah:  Pasal 13:1

2.2 Siapa yang diperintahkan: Pemerintahan Provinsi (Gubernur & DPRD).

2.3 Apa yang diperintahkan: Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi:

  1. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
  2. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
  3. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  4. penyediaan sarana dan prasarana umum;
  5. penanganan bidang kesehatan;
  6. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
  7. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;
  8. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
  9. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;
  10. pengendalian lingkungan hidup;
  11. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;
  12. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
  13. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
  14. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota;
  15. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota ; dan
  16. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang undangan.

2.4 Di mana dan kapan diperintahkan: di daerah Provinsi, selama periode masa tugas pemerintahan.

 

3.1 Pasal/ayat sebagai Perintah:  Pasal 14:1

3.2 Siapa yang diperintahkan: Pemerintahan Kabupaten/Kota (Bupati’/Walikota & DPRD).

3.3 Apa yang diperintahkan: Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:

  1. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
  2. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
  3. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  4. penyediaan sarana dan prasarana umum;
  5. penanganan bidang kesehatan;
  6. penyelenggaraan pendidikan;
  7. penanggulangan masalah sosial;
  8. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
  9. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
  10. pengendalian lingkungan hidup;
  11. pelayanan pertanahan;
  12. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
  13. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
  14. pelayanan administrasi penanaman modal;
  15. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

3.4 Di mana dan kapan diperintahkan: di Kabupaten/Kota, selama periode masa tugas pemerintahan.

 

4.1 Pasal/ayat sebagai Perintah:  Pasal 18:4-5

4.2 Siapa yang diperintahkan: Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota

4.3 Apa yang diperintahkan: Batas kewenangan pengelolaan sumber daya laut: Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota.

4.4 Di mana dan kapan diperintahkan: di garis pantai Provinsi/Kabupaten/Kota, pada waktu mengelola sumber daya laut.

 

5.1 Pasal/ayat sebagai Perintah:  Pasal 21

5.2 Siapa yang diperintahkan: Pemerintahan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)

5.3 Apa yang diperintahkan: Hak penyelenggaraan otonomi:

a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;

b. memilih pimpinan daerah;

c. mengelola aparatur daerah;

d. mengelola kekayaan daerah;

e. memungut pajak daerah dan retribusi daerah;

f. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;

g. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan

h. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam Peraturan perundangundangan.

5.4 Di mana dan kapan diperintahkan: di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, pada saat otonomi daerah diselenggarakan.

 

6.1 Pasal/ayat sebagai Perintah:  Pasal 22

6.2 Siapa yang diperintahkan: Pemerintahan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)

6.3 Apa yang diperintahkan: kewajiban dalam menyelenggarakan otonomi:

a.    melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan  nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b.   meningkatkan kualitas kehidupan, masyarakat;

c.    mengembangkan kehidupan demokrasi;

d.   mewujudkan keadilan dan pemerataan;

e.    meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;

f.    menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;

g.   menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;

h.   mengembangkan sistem jaminan sosial;

i.    menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;

j.    mengembangkan sumber daya produktif di daerah;

k.   melestarikan lingkungan hidup;

l.    mengelola administrasi kependudukan;

m. melestarikan nilai sosial budaya;

n.   membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan

o.   kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

6.4 Di mana dan kapan diperintahkan: di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, pada saat otonomi daerah diselenggarakan.

 

7.1 Pasal/ayat sebagai Perintah:  Pasal 25

7.2 Siapa yang diperintahkan: Kepala Daerah

7.3 Apa yang diperintahkan: Tugas dan wewenang:

a.    memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan

yang ditetapkan bersama DPRD;

b.   mengajukan rancangan Perda;

c.    menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

d.   menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada

DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;

e.    mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;

f.    mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk

kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan

g.   melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7.4 Di mana dan kapan diperintahkan: di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, pada periode masa kerja.

 

8.1 Pasal/ayat sebagai Perintah:  Pasal 26

8.2 Siapa yang diperintahkan: Wakil Kepala Daerah

8.3 Apa yang diperintahkan: Tugas dan wewenang

8.4 Di mana dan kapan diperintahkan: di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, pada periode masa kerja.

 

9.1 Pasal/ayat sebagai Perintah:  Pasal 27

9.2 Siapa yang diperintahkan: Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

9.3 Apa yang diperintahkan: kewajiban untuk:

a.    memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b.   meningkatkan kesejahteraan rakyat;

c.    memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;

d.   melaksanakan kehidupan demokrasi;

e.    menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundangundangan;

f.    menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

g.   memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;

h.   melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.

i.    melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;

j.    menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah;

k.   menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.

l.    kepala daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan  laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan  memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD,  serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

9.4 Di mana dan kapan diperintahkan: di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, pada periode masa kerja.

 

10.1 Pasal/ayat sebagai Perintah:  Pasal 38:1

10.2 Siapa yang diperintahkan: Gubernur

10.3 Apa yang diperintahkan: tentang tugas dan wewenang

10.4 Di mana dan kapan diperintahkan: di Daerah Provinsi, pada periode masa kerja.

 

11.1 Pasal/ayat sebagai Perintah:  Pasal 41-42

11.2 Siapa yang diperintahkan: DPRD

11.3 Apa yang diperintahkan: Fungsi, Tugas, dan Wewenang

11.4 Di mana dan kapan diperintahkan: di Daerah, pada periode masa kerja.

 

12.1 Pasal/ayat sebagai Perintah:  Pasal 45

12.2 Siapa yang diperintahkan: DPRD

12.3 Apa yang diperintahkan: Kewajiban,

a.    mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;

b.   melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan, pemerintahan daerah;

c.    mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Repub1ik Indonesia;

d.   memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;

e.    menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;

f.    mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.

g.   memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya.

h.   mentaati Peraturan Tata Tertib, Kode Etik, dan sumpah/janji anggota DPRD;

i.    menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

12.4 Di mana dan kapan diperintahkan: di Daerah dan semua tempat, pada periode masa kerja.

 

13.1 Pasal/ayat sebagai Perintah:  Pasal 48

13.2 Siapa yang diperintahkan: Badan Kehormatan DPRD

13.3 Apa yang diperintahkan: Tugas Badan Kehormatan DPRD

a.    mengamati, mengevaluasi disiplin, etika, dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan Kode Etik DPRD;

b.   meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta sumpah/janji;

c.    melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih;

d.   menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRD.

13.4 Di mana dan kapan diperintahkan: di Daerah dan semua tempat, pada periode masa kerja.

 

14.1 Pasal/ayat sebagai Perintah:  Pasal 59:5

14.2 Siapa yang diperintahkan: Partai Politik

14.3 Apa yang diperintahkan: Kewajiban menyerahkan,

a.    surat pencalonan yang. ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung;

b.   kesepakatan tertulis antar partai politik yang bergabung untuk mencalonkan pasangan calon;

c.    surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung;

d.   surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah secara berpasangan;

e.    surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon;

f.    surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

g.   surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

h.   surat pernyataan tidak aktif dari jabatannya bagi pimpinan DPRD tempat yang bersangkutan menjadi calon di daerah yang menjadi wilayah kerjanya;

i.    surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;

j.    kelengkapan persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58; dan

k.   naskah visi, misi, dan program dari pasangan calon secara tertulis.

14.4 Di mana dan kapan diperintahkan: di Daerah, pada masa pencalonan kepala daerah.

 

15.1 Pasal/ayat sebagai Perintah:  Pasal 66

15.2 Siapa yang diperintahkan: KPUD

15.3 Apa yang diperintahkan: Tugas dan wewenang KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

15.4  Di mana dan kapan diperintahkan: di Daerah, pada masa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

 

16.1 Pasal/ayat sebagai Perintah:  Pasal 67

16.2 Siapa yang diperintahkan: KPUD

16.3 Apa yang diperintahkan: Kewajiban,

a.    memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara;

b.   menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;

c.    menyampaikan laporan kepada DPRD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat ;

d.   memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang inventaris milik KPUD berdasarkan peraturan perundangundangan;

e.    mempertanggungjawabkan, penggunaan anggaran kepada DPRD;

f.    melaksanakan semua tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil Kepala daerah secara tepat waktu.

16.4 Di mana dan kapan diperintahkan: di Daerah, pada masa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

 

 

17.1 Pasal/ayat sebagai Perintah:  Pasal 69

17.2 Siapa yang diperintahkan: Warga Negara RI

17.3 Apa yang diperintahkan: Syarat-syarat untuk menggunakan hak memilih

17.4 Di mana dan kapan diperintahkan: di Daerah, pada masa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

 

18.1 Pasal/ayat sebagai Perintah:  Pasal 84:3

18.2 Siapa yang diperintahkan: KPUD

18.3 Apa yang diperintahkan: Kewajiban menyerahkan laporan dana kampanye kepada kantor akuntan publik.

18.4 Di mana dan kapan diperintahkan: di daerah, paling lambat dua hari setelah KPUD menerima laporan dana kampanye dari pasangan calon.

 

19.1 Pasal/ayat sebagai Perintah:  Pasal 110:1-2

19.2 Siapa yang diperintahkan: Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

19.3  Apa yang diperintahkan: Mengucapkan sumpah/janji

19.4 Di mana dan kapan diperintahkan: di Daerah, pada saat akan memangku jabatan/dilantik.

 

20.1 Pasal/ayat sebagai Perintah:  Pasal 113

20.2 Siapa yang diperintahkan: Pemantau Pemilihan

20.3 Apa yang diperintahkan: Persyaratan yang harus dipenuhi, bersifat independen, mempunyai sumber dana yang jelas, mendaftar dan memperoleh akreditasi dari KPUD.

20.4 Di mana dan kapan diperintahkan: di daerah, pada masa penyelenggaraan pilkada.

 

21.1 Pasal/ayat sebagai Perintah:  Pasal 114:2

21.2 Siapa yang diperintahkan: Pemantau Pemilihan

21.3  Apa yang diperintahkan: Kewajiban menyampaikan laporan pemantauan ke KPUD dan mematuhi segala peraturan perundang-undangan.

21.4  Di mana dan kapan diperintahkan: di daerah, paling lambat tujuh hari setelah pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

 

 

II. Peraturan (pasal/ayat) sebagai Larangan, terhadap siapa dilarang, apa yang dilarang, di mana dilarang, dan kapan dilarang?

1.1 Pasal/ayat sebagai Larangan:  Pasal 28

1.2 Siapa yang dilarang: Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1.3 Apa yang dilarang:

a.    membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan masyrakat lain;

b.   turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara daerah, atau dalam yayasan bidang apapun;

c.    melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung. maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan daerah yang bersangkutan;

d.   melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

e.    menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan selain yang dimaksud dalam Pasai 25 huruf f;

f.    menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya;

g.   merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, sebagai anggota DPRD sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.

1.4 Di mana dan kapan dilarangkan: di Daerah, pada periode masa bhakti.

 

2.1 Pasal/ayat sebagai Larangan:  Pasal 54:1-3

2.2 Siapa yang dilarang: DPRD

2.3 Apa yang dilarang: rangkap jabatan, korupsi, kolusi, nepotisme, melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktek dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD.

2.4 Di mana dan kapan dilarangkan: di daerah, selama periode masa kerja.

 

3.1 Pasal/ayat sebagai Larangan:  Pasal 78

3.2 Siapa yang dilarang: Juru Kampanye

3.3 Apa yang dilarangkan:

a.    mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indoneaia Tahn 1945;

b.   menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan/atau partai politik;

c.    menghasut atau mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;

d.   menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik;

e.    mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;

f.    mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;

g.   merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;

h.   menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;

i.    menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan

j.    melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.

3.4 Di mana dan kapan dilarangkan: di tempat kampanye, di tempat ibadah, di tempat pendidikan, dan di jalan raya; pada masa kampanye.

 

4.1 Pasal/ayat sebagai Larangan:  Pasal 79

4.2 Siapa yang dilarang: hakim, Pejabat BUMN/BUMD, Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negara, kepala desa.

4.3 Apa yang dilarang: terlibat dalam kampanye

4.4 Di mana dan kapan dilarang: di daerah, pada masa kampanye.

 

5.1 Pasal/ayat sebagai Larangan:  Pasal 82

5.2 Siapa yang dilarang: Pasangan Calon/Tim Kampanye

5.3 Apa yang dilarang: menjanjikan atau memberikan uang, atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.

5.4 Di mana dan kapan dilarang: di daerah, pada masa kampanye/proses pilkada.

 

6.1 Pasal/ayat sebagai Larangan:  Pasal 83:3

6.2 Siapa yang dilarang: perseorangan dan badan hukum swasta

6.3 Apa yang dilarang:  Sumbangan dana kampanye perseorangan dilarang melebihi Rp. 50 juta, dan badan swasta dilarang melebihi Rp. 350 juta.

6.4 Di mana dan kapan dilarang: di daerah, pada masa kampanye/proses pilkada.

 

7.1 Pasal/ayat sebagai Larangan:  Pasal 85

7.2 Siapa yang dilarang: pasangan calon

7.3 Apa yang dilarang: menerima sumbangan kampanye dari negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing; penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya; pemerintah, BUMN, dan BUMD.

7.4 Di mana dan kapan dilarang: di daerah, pada masa kampanye/proses pilkada.

 

8.1 Pasal/ayat sebagai Larangan:  Pasal 136:4

8.2 Siapa yang dilarang: Kepala Daerah dan DPRD

8.3 Apa yang dilarangkan: membuat Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.

8.4 Di mana dan kapan dilarangkan: di daerah, pada saat pembuatan perda.

 

 

 

8.1 Pasal/ayat sebagai Perintah:  Pasal 192:4

8.2 Siapa yang dilarang: Kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan DPRD, dan pejabat daerah lainnya.

8.3 Apa yang dilarangkankan: melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

8.4 Di mana dan kapan dilarangkankan: di daerah, pada masa pelaksanaan program kerja yang telah ditetapkan APBD-nya.

 

III.    Peraturan (pasal/ayat) sebagai Perijinan, terhadap siapa diijinkan, apa yang diijinkan, di mana diijinkan, dan kapan diijinkan?

1.1 Pasal/ayat sebagai Perijinan:  Pasal 13:2

1.2 Siapa yang diijinkan: Pemerintahan Provinsi

1.3 Apa yang diijinkan: urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

1.4 Di mana dan kapan diijinkan: di daerah, pada masa kerja/dibutuhkan.

 

2.1 Pasal/ayat sebagai diijinkan:  Pasal 14:2

2.2 Siapa yang diijinkan: Pemerintahan Kabupaten/Kota

2.3 Apa yang diijinkan: urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

2.4 Di mana dan kapan diijinkan: di daerah, pada masa kerja/dibutuhkan.

 

3.1 Pasal/ayat sebagai diijinkan:  Pasal 18:1-3

3.2 Siapa yang diijinkan: Pemerintahan Daerah

3.3 Apa yang diijinkan: mengelola sumber daya laut

3.4 Di mana dan kapan diijinkan: di daerah yang memiliki wilayah laut, pada masa kerja/dibutuhkan.

 

 

4.1 Pasal/ayat sebagai diijinkan:  Pasal 52:1

4.2 Siapa yang diijinkan: Anggota DPRD

4.3 Apa yang diijinkan: memberikan pernyataan, pendapat, secara lisan ataupun secara tertulis.

4.4 Di mana dan kapan diijinkan: di tempat rapat DPRD, pada masa rapat DPRD.

 

5.1 Pasal/ayat sebagai diijinkan:  Pasal 76

5.2 Siapa yang diijinkan: Tim Kampanye

5.3 Apa yang diijinkan: pelaksanaan kampanye dapat melalui,

a. pertemuan terbatas;

b. tatap muka dan dialog;

c. penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;

d. penyiaran media radio dan/atau televisi;

e. penyebaran bahan kampanye kepada umum;

f. pemasangan alat peraba di tempat umum;

g. rapat umum;

h. debat publik/debat terbuka antar calon; dan/atau

i. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan undangan.

5.4 Di mana dan kapan diijinkan: di tempat pertemuan/media pers, pada masa kampanye.

 

6.1 Pasal/ayat sebagai diijinkan:  Pasal 89

6.2 Siapa yang diijinkan: petugas KPPS/orang lain, tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain.

6.3 Apa yang diijinkan: membantu tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS.

6.4 Di mana dan kapan diijinkan: di TPS, pada waktu pemilihan.

 

7.1 Pasal/ayat sebagai diijinkan:  Pasal 106

7.2 Siapa yang diijinkan: Pasangan Calon

7.3 Apa yang diijinkan: mengajukan keberatan hasil pilkada ke Mahkamah Agung melalui pengadilan tinggi/negeri.

7.4 Di mana dan kapan diijinkan: di daerah Provinsi melalui Pengadilan Tinggi dan di Kabupaten/Kota melalui Pengadilan Negeri; dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh KPUD.

 

8.1 Pasal/ayat sebagai diijinkan:  Pasal 108:2

8.2 Siapa yang diijinkan: Kepala Daerah

8.3 Apa yang diijinkan: mengusulkan dua calon wakil kepala daerah kepada DPRD untuk dipilih.

8.4 Di mana dan kapan diijinkan: di daerah, ketika kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih berhalangan tetap.

 

9.1 Pasal/ayat sebagai diijinkan:  Pasal 143:1-3

9.2 Siapa yang diijinkan: Pemerintahan Daerah (Kepala Daerah &DPRD).

9.3 Apa yang diijinkan: membuat Perda yang memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundangan, memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan dapat memuat ancaman pidana atau dendasesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundangan lainnya.

9.4 Di mana dan kapan diijinkan: di daerah, pada saat ada pelanggaran Perda.

 

10.1 Pasal/ayat sebagai diijinkan:  Pasal 149:1

10.2 Siapa yang diijinkan: Anggota Satuan Polisi Pamong Praja

10.3 Apa yang diijinkan: dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

10.4 Di mana dan kapan diijinkan: di daerah, pada waktu ada pelanggaran Perda.

 

11.1 Pasal/ayat sebagai diijinkan:  Pasal 172:1

11.2 Siapa yang diijinkan: Pemerintah Daerah

11.3 Apa yang diijinkan: membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan tertentu yang dananya tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran.

11.4 Di mana dan kapan diijinkan: daerah, pada waktu ada kebutuhan tertentu yang pening.

 

12.1 Pasal/ayat sebagai diijinkan:  Pasal 176

12.2 Siapa yang diijinkan: Pemerintah Daerah

12.3 Apa yang diijinkan: dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor.

12.4 Di mana dan kapan diijinkan: di daerah, pada waktu akan memberikan insentif atau kemudahan bagi masyarakat/investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

 

13.1 Pasal/ayat sebagai diijinkan:  Pasal 177

13.2 Siapa yang diijinkan: Pemerintah daerah

13.3 Apa yang diijinkan: dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan

13.4 Di mana dan kapan diijinkan: di daerah, sesuai potensi daerah dan ditetapkan dengan Perda.

 

14.1 Pasal/ayat sebagai diijinkan:  Pasal 183

14.2 Siapa yang diijinkan: Pemerintah daerah

14.3 Apa yang diijinkan: melakukan Perubahan APBD

14.4 Di mana dan kapan diijinkan: di daerah dengan mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD;  ketika ada perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD; keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja; dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.

 

15.1 Pasal/ayat sebagai diijinkan:  Pasal 195

15.2 Siapa yang diijinkan: Pemerintah Daerah

15.3 Apa yang diijinkan: dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan.

15.4 Di mana dan kapan diijinkan: di daerah-daerah, ketika ada potensi kerjasama dengan daerah lain untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

 

16.1 Pasal/ayat sebagai diijinkan:  Pasal 200:3

16.2 Siapa yang diijinkan: pemerintah desa bersama badan permusyawaratan desa

16.3 Apa yang diijinkan: mengusulkan perubahahan status desa menjadi kelurahan

16.4 Di mana dan kapan diijinkan: di desa, pada saat penyesuaian yang ditetapkan dengan Perda.

 

17.1 Pasal/ayat sebagai diijinkan:  Pasal 213:1

17.2 Siapa yang diijinkan: pemerintahan desa

17.3 Apa yang diijinkan: mendirikan badan usaha milik desa

17.4 Di mana dan kapan diijinkan: di desa, pada saat kebutuhan dan potensi desa memungkinkan.

 

18.1 Pasal/ayat sebagai diijinkan:  Pasal 236A

18.2 Siapa yang diijinkan: KPUD/PPK/PPS

18.3 Apa yang diijinkan: menunda pemilihan

18.4 Di mana dan kapan diijinkan: di TPS, pada saat terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal.

===

 

Pustaka/Naskah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PILKADA), beserta Penjelasannya.  Bandung:  Citra Umbara.

Undang-undang Otonomi Daerah 1999, dilengkapi Juklak Otonomi Daerah 2001. Bandung: Citra Umbara.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, beserta Penjelasannya. Pilkada Langsung.  Yogyakarta:  Pustaka Widyatama.

Undang-undang No. 32 & 33 tentang OTODA 2004-2006, dilengkapi dengan PP Pengganti UU No.3 Tahun 2005, Undang-undang No. 8 Tahun 2005, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri No.8 dan No. 9 Tahun 2006, beserta Penjelasannya.  Bandung: Citra Umbara.

==============================

tNt

Makassar, Maret 2008

Paulus M. Tangke

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s