Selamat: MUKTAMAR NU & POLITIK KEBANGSAAN

Muktamar ke-32 dilaksanakan di Makassar selama tujuh hari, 22-28 Maret 2010. Apa yang diharapkan dari Muktamar NU ini?

Muktamar NU 1984 menegaskan NU kembali ke Khittah 1926 (mungkinkah Muktamar akan kembali menegaskan itu, setelah PKB kurang mesra dengan NU?). Khitttah itu mencakup dasar-dasar paham keagamaanNU, sikap

Muktamar ke-32 dilaksanakan di Makassar selama tujuh hari, 22-28 Maret 2010. Apa yang diharapkan dari Muktamar NU ini?

Muktamar NU 1984 menegaskan NU kembali ke Khittah 1926 (mungkinkah Muktamar akan kembali menegaskan itu, setelah PKB kurang mesra dengan NU?). Khitttah itu mencakup dasar-dasar paham keagamaanNU, sikap

kemasyarakatan NU, perilaku dan kehidupan berbangsa. Kembali ke Khittah 1926, biasanya yang dimaksudkan adalah lepasnya NU dari partai politik. Tahun 1998, NU kembali terlibat dalam politik praktis, secara tidak langsung melalui partai PKB. Hasil pemilu 1999, PKB menempati urutan ke-3 (12% lebih), sama dengan hasil pemilu 1955 ketika NU menjadi Partai NU (Muktamar 1952).

Peran NU dalam politik kebangsaan (politik untuk kemaslahatan umat) sangat penting. Sejarah mencatat bahwa para tokoh NU, KHA Wahid Hasyim dan lainnya, ikut terlibat aktif dalam BPUPKI dan PPKI. Mereka tanpa ragu mencoret tujuh kata Piagam Jakarta dari Pembukaan UUD demi NKRI. Peran NU yang paling cemerlang dinampakkan melalui Gus Dur. Politik kebangsaan itu mencakup perjuangan demokrasi politik, pluralisme, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia (termasuk kebebasan keyakinan dari kelompok minoritas: ahmadyah, konghucu, dll).
Pedoman berpolitik warga NU, butir 2: politik bagi NU adalah politik yang berwawasan kebangsaan dan menuju integritas bangsa dengan langkah-langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur.
Pandangan pluralis NU, senantiasa menyebarkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Konsekuensi dari semangat ini adalah peningkatan perlindungan, bahkan jadi pelindung, terhadap kelompok minoritas.
Harapan kita, non-muslim, adalah Muktamar NU dapat mengembangkan politik kebangsaan itu sampai ke daerah-daerah. Kekuatiran kita di daerah, peran Politik Kebangsaan NU di daerah tidak sekuat di pusat. Apalagi sejak perubahan sistem kenegaraan dengan adanya otonomi daerah, yang cenderung mengarah pada federalisme. Godaan politik praktis dan pilkada senantiasa menguji politik kebangsaan NU. Keterlibatan NU dalam dukungan pilkada bupati yang pro SI dan turut mendukung pemberlakuan SI di daerah-daerah mengindikasikan lemahnya pemberlakuan politik kebangsaan di daerah. Sebagai umat non-muslim, tentu saja indikasi tersebut tidak menjadikan NU rahmatan lil alamin karena merasa terancam dengan rencana/perberlakuan SI. Moga, Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama ini dapat menyebarkan semangat pluralisme dan HAM di Makassar & Sulsel (yang terkenal dengan semangat perjuangan penegakan SI).